DPRD Batam Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Banggar dan TAPD Fokus Sinkronisasi Kebijakan

Aweng Kurniawan Pimpin Rapat Banggar, Bahas Arah Kebijakan Anggaran Batam 2027

METROBATAM.COM, BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Batam menggelar rapat pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu (15/7/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Banggar, H. Aweng Kurniawan, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE.

Koordinator Banggar DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas dua agenda utama. Agenda pertama difokuskan pada penyamaan persepsi antara Banggar DPRD dan TAPD terkait substansi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam.

Menurut Aweng, langkah tersebut menjadi tahapan penting setelah Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

“Penyamaan persepsi ini sangat penting agar pembahasan KUA-PPAS berjalan lebih efektif. Dengan kesamaan pemahaman sejak awal, diharapkan dapat meminimalkan perbedaan pandangan saat pembahasan RAPBD nanti. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, RPJMD, serta RKPD,” ujar Aweng.

Selain menyamakan persepsi, rapat juga mulai membahas substansi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan mencakup berbagai aspek penting yang menjadi dasar penyusunan APBD, mulai dari kondisi ekonomi daerah, asumsi makro, proyeksi pendapatan, rencana belanja, hingga skema pembiayaan daerah.

Aweng menegaskan, kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif terhadap seluruh komponen tersebut menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Menurutnya, dokumen KUA harus mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian Kota Batam sekaligus menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Harapannya, Kebijakan Umum Anggaran yang disusun benar-benar sinkron dengan kondisi ekonomi Kota Batam saat ini, sehingga alokasi anggaran ke depan dapat difokuskan pada program-program yang paling mendesak, strategis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Melalui pembahasan awal ini, Banggar DPRD dan TAPD Kota Batam berkomitmen membangun kesamaan visi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga proses perencanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mendukung percepatan pembangunan di Kota Batam. (*rh*)

Pos terkait