METROBATAM.COM, TANJUNGPINANG – Buruknya kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kepri. Kritik pedas ini dilontarkan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kepri melalui Ketua Hariannya, Fachrizan, S.Sos.
Pria yang akrab disapa Fahry itu menyindir Komisi II DPRD Kepri yang dinilai tutup mata melihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga kini masih jauh dari target.
“Komisi II DPRD Kepri sepertinya tutup mata menyikapi realisasi PAD yang hari ini masih jauh dari target. Kepekaan mereka sepertinya hilang seiring hak-hak sebagai anggota DPRD telah terpenuhi,” sindir Fahry, tajam.
Ia menegaskan, hubungan Pemprov dan DPRD saling berkaitan sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pelaksana kebijakan, sementara DPRD memiliki fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.
“Mekanisme penyelenggaraan daerah sudah diatur matang dalam UU agar kedua lembaga ini mampu menciptakan program yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Bukan jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Fahry menyoroti lambatnya pelaksanaan program APBD 2026 hingga Triwulan II. Menurutnya, program baru masif di Triwulan III dan itu pun dimodali dana pinjaman.
“Kita minta DPRD untuk tidak puas hanya dengan data-data, tapi kroscek langsung ke BPKAD, berapa dana kas yang benar-benar masuk berdasarkan realisasi PAD,” katanya.
Ia memperingatkan agar DPRD tidak terjebak sikap ABS – Asal Bapak Senang – hanya karena disuguhi data on progress.
“Jangan di ujung tahun baru terbuka semuanya dan akhirnya kembali terjadi Gagal Bayar. Pahitnya, banyak program untuk masyarakat yang diefisiensi,” tegasnya.
JPKP Kepri pun mendesak DPRD segera memanggil Bapenda, BPKAD, dan OPD penghasil lainnya untuk membedah data secara transparan.
“Bedah data, sejauh mana progres realisasi PAD dan apa strateginya untuk mewujudkan target di akhir Desember. Di sisa waktu yang ada, lakukan inovasi anggaran yang tidak membebani masyarakat,” tutup Fahry.
Sebagai langkah konkret, JPKP akan melayangkan surat resmi dan meminta audiensi terbuka bersama DPRD Kepri.
“Jangan gara-gara buruknya kinerja, ekonomi masyarakat ikut berdampak. Target tinggi, kerja buruk, mimpi buruk untuk rakyat Kepri,” pungkas Fahry mengakhiri.
