METROBATAM.COM, TANJUNGPINANG – Provinsi Kepulauan Riau sedang tidak baik-baik saja. Di balik gemerlap Kota Batam sebagai ikon industri nasional, 6 kabupaten/kota lainnya masih tertatih mengejar ketertinggalan. Akar masalahnya satu: kebijakan fiskal pusat yang belum berpihak pada daerah kepulauan.
Hal itu disuarakan lantang oleh Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kepri. Melalui Ketua Hariannya, Fachrizan, S.Sos, JPKP meminta 4 Anggota DPR RI Dapil Kepri segera duduk satu meja bersama seluruh kepala daerah di Kepri untuk membahas krisis fiskal yang makin mencekik.
Menurut pria yang akrab disapa Fahry itu, ada pekerjaan rumah besar Kepri yang kuncinya ada di Jakarta.
“Beberapa catatan krusial itu adalah RUU Kepulauan yang tak kunjung sah, Dana Khusus Daerah Kepulauan agar perhitungan fiskal tidak hanya berdasar jumlah penduduk dan luas daratan, infrastruktur dan konektivitas antar pulau, hingga penguatan ekonomi maritim dan nelayan,” ujar Fahry, Rabu (20/8).
Namun yang paling menyakitkan hari ini, kata Fahry, adalah lumpuhnya program-program pro-rakyat di APBD. Penyebabnya adalah kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD).
“Kita minta legislator dari Kepri menyuarakan hal tersebut. Bukan hanya soal proyek fisik, tapi keberpihakan kebijakan secara khusus dari Pemerintah Pusat terhadap daerah kepulauan,” tegasnya.
Fahry juga menyentil pola reses anggota DPR RI yang dinilai masih terpusat di Batam. Padahal, persoalan sesungguhnya justru ada di Lingga, Natuna, Anambas, Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang.
“Kita tidak mendiskreditkan Kota Batam, kota ini memang sudah maju dan besar dengan swastanya, menjadi ikon Indonesia. Tapi kabupaten/kota lainnya sangat butuh perhatian khusus. Untuk mendekati Batam saja berat, apalagi dipaksakan seimbang. Mereka masih sangat bergantung pada APBD,” ungkapnya.
Untuk itu, JPKP mendorong agar masa reses benar-benar dimanfaatkan untuk turun ke masyarakat di 7 kabupaten/kota dan berkoordinasi langsung dengan Bupati dan Walikota.
“Saat reses kita minta anggota DPR asal Kepri benar-benar turun ke masyarakat di setiap daerah serta berkoordinasi dengan Bupati atau Walikota setempat agar mendapatkan persoalan aktual. Sehingga bisa disuarakan ke pusat untuk dicarikan solusinya,” tambahnya.
Fahry menutup dengan harapan besar kepada 4 wakil rakyat Kepri di Senayan. Menurutnya, suara 2 juta lebih masyarakat dari 7 kabupaten/kota telah dititipkan kepada mereka.
“Bangga kita punya perwakilan di Gedung Senayan. Apalagi bila persoalan daerah bisa mereka bawa ke pusat. Yang jelas, Kepri hari ini butuh kerja keras wakil rakyat yang berani berteriak lantang untuk menyelesaikan persoalan fiskal, agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui APBD bisa berjalan,” tutup Fahry.
(Bud)
