TANJUNGPINANG, METROBATAM.COM – Kinerja empat anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau mendapat sorotan tajam. Di tengah krisis fiskal yang melanda hampir seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kepri, para wakil rakyat di Senayan dinilai bungkam.
Sorotan itu datang dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan, yang akrab disapa Fahry, mendesak agar empat legislator asal Kepri segera mengambil sikap serius untuk memperjuangkan normalisasi Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD).
“6 Kabupaten/Kota minus Batam termasuk Pemprov Kepri masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat. Pemangkasan TKD imbas dari memaksimalkan pembiayaan Program Strategis Nasional berdampak pada minimnya program APBD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahry kepada media ini, Sabtu (30/08).
Tagih Bukti Kerja Nyata, Bukan Sekadar Baliho
Fahry menyayangkan hingga hari ini publik Kepri tidak pernah mendengar empat wakilnya di DPR RI bersuara lantang mengenai krisis fiskal yang menjerat daerah dapilnya sendiri.
“Hingga hari ini, kita tidak mendengarkan 4 anggota DPR RI kita menyuarakan persoalan krisis fiskal yang sedang dihadapi oleh pemerintahan daerah yang merupakan wilayah Dapilnya. Apa saja program-program pusat yang sudah mereka bawa ke daerah sebagai tolak ukur kinerja? Bukankah hal tersebut harus dipublikasikan?” tegasnya.
Menurut JPKP, pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Kepri tidak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan APBD yang saat ini sedang sekarat.
“Kuncinya adalah koordinasi. Pentingnya koordinasi yang baik antara kepala daerah dan legislator asal Kepri untuk masuk ke pintu-pintu kementerian, membawa catatan kebutuhan masyarakat dan pulang membawa program yang bermanfaat untuk mendorong kesejahteraan warganya,” lanjut Fahry.
Menutup pernyataannya, JPKP mengingatkan bahwa anggota DPR RI adalah ujung tombak aspirasi dan perpanjangan tangan masyarakat Kepri di tingkat pusat. Kepekaan terhadap akar masalah di daerah menjadi harga mati.
“Itulah pentingnya wakil rakyat itu hadir pada momen reses, bertemu warga secara langsung, mengumpulkan catatan persoalan serta berdialog bersama kepala daerah untuk merumuskan akar masalah yang sesungguhnya,” ujarnya.
Fahry pun melontarkan kritik pedas terkait etika politik.
“Harapan kita, anggota DPR kita ini jangan hanya pada saat pencalonan saja rajinnya turun ke masyarakat. Begitu sudah terpilih, reses pun tidak turun, cuma tempel gambar di baliho. Kita harapkan hal ini jangan terjadi,” tutup Fahry.
(Bud)
