METROBATAM.COM, BINTAN – Di tengah janji pemerintah untuk menjaga subsidi tepat sasaran, pemandangan ironis justru terjadi secara terang-terangan di Kawasan Kawal, Kabupaten Bintan. Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar diduga dijual bebas menggunakan jerigen dalam jumlah besar, tanpa pengawasan berarti.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pengisian Solar ke dalam jerigen-jerigen berkapasitas besar di SPBU/APMS setempat berlangsung mulus tanpa hambatan. Seolah-olah praktik yang jelas melanggar aturan itu adalah aktivitas legal yang biasa.
Padahal, Solar subsidi adalah uang negara yang dialokasikan khusus untuk nelayan kecil, petani, dan UMKM. Namun di Kawal, alurnya disinyalir melenceng jauh.
Dalih Nelayan Jadi Tameng
Yang lebih mencengangkan, Solar jerigenan tersebut diduga kuat tidak hanya untuk melaut, melainkan dialihkan untuk kendaraan umum hingga mobil pribadi.
Saat dikonfirmasi, petugas di lokasi justru memberi jawaban normatif.
“Kenapa bisa pakai jerigen? Katanya untuk para nelayan, Bang. Hanya itu yang saya tahu,” ujar salah seorang petugas pengisian kepada wartawan, Rabu(26/8) siang.
Jawaban klasik itu menguatkan dugaan lemahnya verifikasi. Tidak ada pengecekan surat rekomendasi dari dinas perikanan, tidak ada pembatasan kuota, dan tidak ada kontrol ketat. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oknum penimbun untuk meraup untung besar.
Akibatnya, nelayan kecil yang benar-benar berhak justru menjadi korban. Mereka terancam kesulitan melaut karena pasokan Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka lenyap di tengah jalan.
Praktik penjualan Solar subsidi menggunakan jerigen tanpa prosedur baku jelas melanggar Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Masyarakat Bintan kini mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Kepri serta Polres Bintan untuk tidak tutup mata.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kelangkaan Solar subsidi akan melanda Bintan dan semakin mencekik ekonomi masyarakat bawah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina Patra Niaga belum memberikan keterangan resmi terkait mandulnya pengawasan di SPBU/APMS Kawal.
(Bud/Yata)
