NATUNA, METROBATAM.COM – Dari ujung utara Indonesia, suara tentang masa depan Natuna kembali menggema. Bupati Natuna Cen Sui Lan memanfaatkan momentum kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk menyampaikan sederet persoalan strategis yang masih membayangi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026), menjadi forum pembahasan antara MPR RI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Kunjungan Ahmad Muzani merupakan bagian dari agenda MPR RI Sapa Perbatasan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan juga dijadwalkan menyambangi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pesisir dan mendengarkan aspirasi nelayan.
Di hadapan Ketua MPR RI, Cen Sui Lan menegaskan bahwa posisi Natuna sebagai wilayah perbatasan tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan.
“Kehadiran negara di Natuna tidak boleh hanya dimaknai sebagai penjagaan pertahanan dan keamanan semata,” tegas Cen Sui Lan.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Ahmad Muzani. Ia menyampaikan bahwa keberadaan negara di wilayah perbatasan juga harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran negara bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad Muzani.
Dalam forum tersebut, Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Natuna.
Pertama, transportasi dan konektivitas. Tingginya biaya transportasi udara dan laut disebut menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mahalnya harga kebutuhan pokok di Natuna.
Kedua, Dana Bagi Hasil (DBH). Persoalan fiskal kembali menjadi perhatian, terutama terkait posisi Natuna sebagai wilayah perbatasan sekaligus daerah penghasil sumber daya alam.
Ketiga, pariwisata dan Geopark. Potensi Natuna sebagai kawasan geopark dunia dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur dan akses yang memadai agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan masyarakat.
Keempat, ketahanan pangan dan logistik. Kondisi geografis kepulauan membuat distribusi bahan kebutuhan pokok menghadapi tantangan jarak, cuaca dan biaya transportasi.
Kelima, ketersediaan air bersih. Persoalan air bersih masih menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya di sejumlah pulau kecil dan wilayah terluar.
Keenam, pelayanan kesehatan. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan dinilai masih perlu diperkuat agar masyarakat di pulau-pulau terluar memperoleh pelayanan yang setara.
Ketujuh, pembangunan infrastruktur pulau terluar. Cen Sui Lan mendorong adanya kebijakan afirmasi bagi wilayah kepulauan dan perbatasan sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
Kedelapan, penguatan kedaulatan ekonomi.
Natuna didorong tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki peran lebih besar sebagai pusat aktivitas perdagangan dan ekonomi kawasan.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyoroti karakter geografis Kepri yang sebagian besar merupakan wilayah laut.
Menurutnya, sekitar 96 persen wilayah Kepulauan Riau merupakan lautan, sehingga pelayanan dasar dan pembangunan di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri.
Karakter geografis tersebut membuat konektivitas antarpulau, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Cen Sui Lan berharap aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam kunjungan kerja, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat dibahas dan diurai satu per satu sehingga dapat ditemukan solusi,” tegas Cen Sui Lan.
Kunjungan Ketua MPR RI ke Natuna diharapkan menjadi momentum memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan, sekaligus membuka ruang koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Bagi Natuna, pembangunan tidak hanya berbicara tentang menjaga batas wilayah negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat yang tinggal di beranda terdepan NKRI juga merasakan manfaat kehadiran negara melalui konektivitas, pelayanan dasar, ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Cen Sui Lan sebelumnya juga menyuarakan sejumlah agenda strategis bagi masa depan Natuna, termasuk gagasan penguatan status kawasan serta pembangunan konektivitas udara komersial untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
(Budi)
