TANJUNGPINANG, METROBATAM.COM – Ketergantungan Kota Tanjungpinang terhadap pasokan bahan pokok dari Batam kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, distribusi sejumlah kebutuhan pokok dilaporkan mengalami perlambatan, memicu kekhawatiran di kalangan pedagang hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Asosiasi Distributor Bahan Pokok (ADIBAPOK) Kota Tanjungpinang. Ketua ADIBAPOK Tanjungpinang, Muhammad Sadmi Al Qayyum, membenarkan adanya kendala distribusi barang kebutuhan pokok yang masuk ke wilayah Tanjungpinang.
“Pengaturan lagi, jadi barang-barang memang lagi lumayan susah masuk, Bang. Coba nanti aku koordinasi ke beberapa instansi, nanti bagaimana hasilnya aku informasikan secara berkala,” ujar Sadmi Al Qayyum saat dikonfirmasi, Minggu (4/10/2026).
Pria yang akrab disapa Qayyum itu mengatakan, pihaknya akan menelusuri lebih jauh penyebab tersendatnya pasokan dengan berkoordinasi bersama sejumlah instansi terkait dan para distributor.
Ia memperkirakan perkembangan informasi mengenai persoalan tersebut baru dapat diketahui pada awal pekan depan.
“Iya, aku coba dalami dulu, Bang. Mungkin hari Senin atau Selasa nanti aku baru tahu juga. Informasi dari abang ini nanti aku coba mulai koordinasi,” tambahnya.
Di balik persoalan distribusi yang terjadi, Qayyum menilai ada masalah mendasar yang perlu segera dibenahi, yakni belum mandirinya sistem pasokan pangan di Kota Tanjungpinang.
Menurutnya, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Tanjungpinang masih bergantung pada pasokan dari Batam. Ketika jalur distribusi mengalami hambatan, dampaknya langsung dirasakan oleh pedagang, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Hari ini kan kita tidak punya. Lewat BP Tanjungpinang gitu. Jadi sudah saatnya Tanjungpinang juga punya kemandirian pangan. Maksudnya supaya Tanjungpinang sama setara seperti Batam. Betul, kan hari ini kita semua bergantung dari Batam,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem distribusi, kelancaran logistik, serta kemampuan daerah menjaga stabilitas pasokan.
Jika ketergantungan terhadap daerah lain terus berlanjut tanpa solusi jangka panjang, gangguan distribusi berpotensi kembali menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Dampak tersendatnya pasokan bahan pokok kini mulai dirasakan pelaku UMKM di Tanjungpinang. Salah satunya Budi Arifin, pemilik usaha Oishi Mochi, yang mengaku kesulitan memperoleh tepung ketan sebagai bahan baku utama produksi.
Kelangkaan bahan baku tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha makanan yang sangat bergantung pada kelancaran pasokan.
“Susah, Bang, tepung ketan tuh, Bang. Dinas belum ada info nih,” keluh Budi kepada Ketua ADIBAPOK.
Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi bahan pokok bukan sekadar urusan perdagangan antardaerah. Bagi pelaku UMKM, keterlambatan pasokan dapat menghambat produksi, mengganggu pemenuhan pesanan, bahkan berpotensi memengaruhi pendapatan usaha.
Menanggapi kondisi itu, Qayyum menyatakan akan segera melakukan pendalaman dan berdiskusi dengan sejumlah rekan distributor untuk mencari jalan keluar.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku bagi pelaku UMKM agar aktivitas usaha tetap berjalan di tengah kendala distribusi.
Qayyum menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dan keterlibatan para distributor untuk mengatasi persoalan pasokan bahan pokok di Tanjungpinang.
Namun, di luar upaya mengatasi kendala jangka pendek, gagasan mengenai kemandirian pangan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
Tanjungpinang dinilai membutuhkan strategi yang lebih kuat dalam membangun sistem pasokan pangan yang tangguh, termasuk memperkuat jalur distribusi, memperluas sumber pasokan, serta mengantisipasi potensi hambatan logistik.
Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, harapan utamanya sederhana: kebutuhan pokok tersedia, harga tetap terkendali, dan kegiatan ekonomi tidak terganggu akibat tersendatnya distribusi.
Kini, perhatian tertuju pada hasil koordinasi ADIBAPOK dengan instansi terkait pada awal pekan mendatang. Masyarakat tentu berharap persoalan pasokan segera menemukan titik terang, sementara wacana kemandirian pangan Tanjungpinang tidak berhenti sebatas pernyataan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata.
(Bud)
