DPRD Batam Gesa Ranperda Ketertiban Umum, Aspirasi Masyarakat Jadi Perhatian

Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

METROBATAM, BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pembahasan regulasi tersebut dilakukan dengan mendalami berbagai substansi agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan di Kota Batam.

Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin Ketua Pansus, Anwar Anas, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

Dari jajaran Pemko Batam, rapat tersebut diikuti perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial. Keterlibatan instansi terkait dinilai penting untuk memberikan masukan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat dirumuskan secara menyeluruh dan dapat diterapkan.

Bacaan Lainnya

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan saat ini difokuskan pada penyempurnaan sejumlah ketentuan, termasuk evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta penambahan aturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, perkembangan kehidupan masyarakat dan beragam persoalan ketertiban yang muncul membutuhkan regulasi yang lebih relevan. Selain itu, efektivitas penerapan aturan dan penguatan aspek penegakan hukum juga menjadi perhatian dalam pembahasan.

“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menghendaki agar Perda yang mengatur ketertiban umum memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama terkait bagaimana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ujar Anwar.

Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut bukan sekadar memperbarui aturan lama, melainkan juga menjadi kesempatan untuk memperjelas ketentuan hukum, memperkuat landasan bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Anwar berharap, regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya tersusun dengan baik dari sisi aturan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya sinergi antara Pansus DPRD dan jajaran Pemko Batam dalam merumuskan setiap ketentuan. Keterlibatan OPD teknis diharapkan dapat memastikan materi Ranperda tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

Dengan demikian, aturan yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat Kota Batam.

Pansus DPRD Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda dinilai matang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Batam. (RH)

Pos terkait