Kejari Karimun Musnahkan 1.730 Balpres Ilegal, Selamatkan Keuangan Negara Rp1,3 Miliar

Gunakan Boiler PLTU, Kejari Karimun Musnahkan Ribuan Balpres Tanpa Biaya

METROBATAM.COM, KARIMUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun memusnahkan sebanyak 1.730 bal pakaian bekas ilegal atau balpres yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Pemusnahan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas boiler milik PT PLN Indonesia Power UBP Kepulauan Riau di PLTU Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Rabu (18/11/2026).

Langkah tersebut menjadi terobosan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti perkara kepabeanan. Selain menuntaskan barang bukti yang telah menumpuk sejak 2020, metode pemusnahan melalui fasilitas pembangkit listrik ini diklaim mampu menghemat pengeluaran negara hingga Rp1,3 miliar.

Kepala Kejari Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, mengatakan kerja sama dengan PT PLN Indonesia Power dilakukan sebagai solusi atas kendala pemusnahan balpres dalam jumlah besar.

Menurutnya, apabila menggunakan jasa pihak swasta, biaya pemusnahan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sementara melalui pemanfaatan boiler PLTU, proses pemusnahan dapat dilaksanakan tanpa biaya.

Bacaan Lainnya

“Kami berupaya menyelamatkan keuangan negara dengan bersinergi bersama PT PLN untuk memasukkan balpres ke dalam boiler bersuhu 800 derajat Celsius secara gratis,” ungkap Andhy.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kejari Karimun menghadapi kendala dalam mengeksekusi barang bukti pakaian bekas ilegal yang telah tersimpan di gudang sejak 2020.

Selain persoalan biaya, pemusnahan dengan cara pembakaran terbuka juga memiliki risiko terhadap lingkungan. Metode tersebut dikhawatirkan menimbulkan titik panas baru dan berpotensi memunculkan persoalan dengan negara tetangga.

Melalui kerja sama dengan PLN, kendala tersebut akhirnya mendapatkan solusi dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada fasilitas boiler pembangkit listrik.

1.730 Balpres dari Tiga Perkara

Dalam pelaksanaan pemusnahan tersebut, tim gabungan mengeksekusi 1.730 balpres yang berasal dari tiga perkara pidana dengan terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rinciannya, sebanyak 397 bal merupakan barang bukti milik Hasan Basri bin Anwar, kemudian 516 bal milik Turut Prasetyo, serta 817 bal milik Bahrain Ali Kamaludin.

Sebelum dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, petugas PLN terlebih dahulu melakukan pemilahan terhadap material logam yang terdapat pada pakaian bekas, seperti kancing dan ritsleting berbahan besi.

Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemusnahan berjalan sesuai prosedur operasional fasilitas pembangkit listrik.

Karena jumlah barang bukti yang cukup besar dan adanya proses pemilahan material, pemusnahan seluruh balpres diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga pekan hingga seluruhnya selesai diproses menjadi abu.

Andhy menegaskan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang wajib dituntaskan oleh kejaksaan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ia juga menyoroti dampak peredaran pakaian bekas ilegal terhadap industri tekstil dalam negeri. Selain berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dan pelaku usaha lokal, pakaian bekas yang tidak melalui pengawasan standar kesehatan juga dikhawatirkan membawa risiko bagi masyarakat.

Berpeluang Menjadi Percontohan Nasional

Terobosan pemusnahan barang bukti dengan memanfaatkan fasilitas boiler pembangkit listrik tersebut turut mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung.

Bahkan, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung disebut berencana menyusun nota kesepahaman (MoU) secara nasional agar metode serupa dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi persoalan penumpukan barang bukti balpres.

Jika terealisasi, pola kerja sama antara kejaksaan dan perusahaan penyedia fasilitas pembangkit listrik tersebut berpotensi menjadi alternatif dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti secara lebih efisien.

Di sisi lain, Kajari Karimun memastikan seluruh barang bukti balpres yang dipindahkan dari gudang Bea Cukai akan dimusnahkan hingga tuntas sesuai ketentuan.

Ia juga membuka kesempatan kepada awak media dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemusnahan tersebut hingga seluruh barang bukti selesai dieksekusi.

Melalui langkah ini, Kejari Karimun berharap penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan efisiensi anggaran negara serta mendorong penanganan barang bukti yang lebih terukur dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. (AF)

Pos terkait