[rev_slider_vc alias=”a” title=”GALERY”]Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat paripurna Istimewa tentang penyampaian laporan Tim Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2015-2016.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumawa Nadeak, SH yang didampingi oleh Wakil Ketua I Rizki Faisal, Wakil Ketua II, Husnizar Hood dan Wakil Ketua III, Amir Hakim Siregar, beserta Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Ketua Pansus LKPJ, Sirajuddin Nur dalam pembacaan LKPJ membeberkan beberapa kinerja buruk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepri yang dinilainya belum memuaskan.
Mereka diantaranya adalah Dinas Koperasi dan UKM, Badan Penanamaan Modal (BPMPTSP), Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Disdukcapil, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Pendidikan termasuk Disperindag Provinsi Kepri.
Hasil ini didapatkan dari (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dilakukan dari tahun 2015 sampai April 2016. Pansus melihat ada hal-hal yang tidak jelas yang di lakukan oleh SKPD terkait.
“Apakah saudara semua sepakat atas hasil LKPJ yang di bacakan,” tanya Nadeak kepada seluruh anggota DPRD Kepri yang hadir diruang rapat paripurna DPRD Kepri, Dompak, Selasa (10/5)
Seluruh anggota DPRD Kepri yang hadir menyepakati apa yang sudah ditanyakan Ketua DPRD Kepri tersebut dan meminta agar Plt Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun untuk segera mengevaluasi kinerja dari SKPD-nya.
Ingin melihat lebih jauh bagaimana serba-serbi rapat paripurna istimewa tentang laporan Pansus LKPj Gubernur Kepulauan Riau tersebut. Bisa dilihat lebih lengkap di Galeri Foto (Budi Arifin)
