oleh

Ketemu Kapolri, Kepala BP Batam Curhat Tentang Ruli, Kili dan TKI

Metrobatam.com, Batam – Setelah menjabat sebagai sebulan, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipuetro berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang juga anggota Dewan Kawasan (DK) BP Batam.

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala BP Batam dalam pertemuan tersebut diantaranya permasalahan menjamurnya bangunan kios liar (Kili) tanpa izin, rumah liar (Ruli) tidak berizin pada lahan produktif, rencana pembangunan waduk dan kawasan industri sebagai objek vital, dan adanya isu TKI illegal.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pimpinan untuk berkoordinasi mengenai berbagai hal dan penyampaian laporan satu bulan terakhir kepada anggota DK (Dewan Kawasan).

“Pak Hatanto dan rekan menyampaikan identifikasi peluang dan persoalan yang ia lakukan selama kurang lebih satu bulan masa kerjanya menjadi pimpinan baru BP Batam. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga disampaikan,” kata Purnomo.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua, Agus Tjahajana Wirakusuma, Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Junino Jahja, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Eko Santoso Budianto, dan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Gusmardi Bustami dilakukan pada Senin (2/5).

Menurut Andi Antono,  kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh Kapolri dan seluruh jajaran Mabes Polri yang hadir saat itu. Kapolri menyarankan agar perlu ditegakkan seluruh peraturan khususnya persoalan lahan di Batam. Perlu adanya aturan-aturan yang dijalankan dan disosialisasikan kembali kepada calon investor serta sikap tegas dalam menjalankan aturan.

Kapolri dalam pertemuan tersebut berharap kepada pimpinan BP Batam dan seluruh jajarannya agar dapat memberikan kinerja optimal dalam memberikan pelayanan baik kepada investor, stakeholder maupun masyarakat sehingga terciptanya iklim investasi yang setara dengan special economic zone di Asia Pasifik. (mb/antara)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed