Besok, 3.000 Buruh Batam akan Demo di Depan Kantor Wako

Ilustrasi

Metrobatam.com, Batam – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam berencana menurunkan 3.000 buruh untuk berunjuk rasa di halaman Pemkot Batam, Kamis (29/9). Mereka meminta pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kamis ini kami akan kembali berunjuk rasa memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Dari FSPMI ada sektar 3.000 buruh siap ikut berunjuk rasa,” kata perwakilan FSPMI Batam, Suprapto di Batam, Selasa (27/9).

Bacaan Lainnya

Menurut Suprapto, PP No.78 tahun 2015 yang telah disahkan pada 23 Oktober 2015 bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “PP tersebut mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tidak sesuai bagi Batam yang merupakan kota dengan biaya hidup termahal keenam di Indonesia,” kata dia.

Sesuai UU No.13 tahun 2003, kata dia, penetapan upah minimum dilakukan kepala daerah sesuai rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah. “Tetapi, aturan dalam UU Ketenagakerjaan itu malah diganti oleh PP No.78 tahun 2015. Ini kan tidak sesuai dan tidak semstinya,” kata Suprapto.

Suprapto mengatakan, jika UMK Batam hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, tentu sangat tidak layak dan menyengsarakan buruh. “Jika mengikuti PP itu, upah yang akan diterima pekerja Batam tidak akan mampu mensejahterakan hidup buruh. Harga kebutuhan semakin mahal, akan melemahkan daya beli buruh,” kata dia.

PP tersebut, kata dia, juga tidak mengatur soal penentuan upah sektoral, padahal sangat penting sesuai dengan tingkat resiko kerja yang dihadapi oleh buruh. “Upah buruh harus dibedakan berdasarkan resiko kerja. Resiko besar dan sedang tidak bisa disamakan dengan resiko kecil,” kata Suprapto. Dengan alasan tersebut, kata dia, FSPMI akan kembali turun ke kantor wali kota untuk berunjuk rasa.

Mb/Antara

Pos terkait