Kepala Satpol PP Batam Diberhetikan dari Jabatannya

Metrobatam.com, Batam – Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi membebastugaskan Hendri dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyusul kisruh penerimaan honorer di lingkungan setempat.

“Hendri dinonjobkan,” kata Wali Kota Rudi di Batam, Jumat.

Bacaan Lainnya

Surat pemberhentian Hendri dari jabatannya itu ditandatangani Wali Kota pada Kamis (15/9), tepat enam bulan lebih sehari dari waktu pelantikan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2016-2021 pada 14 Maret 2016, sesuai dengan UU Pemda.

Pemberhentian itu merupakan bukti komitmen pemerintah menyelesaikan kisruh di lingkungan Satpol PP setelah 825 pemuda mengaku sudah diangkat menjadi pegawai honorer Satpol PP, padahal kegiatan itu tidak pernah dianggarkan dan tercatat dalam laporan pemerintah.

Wali Kota mengatakan ingin menyelesaikan masalah itu secara tuntas. Untuk itu, diperlukan pemimpin Satpol PP yang baru demi netralitas.

Posisi Kepala Satpol PP untuk sementara dijabat oleh Sekretaris Satpol PP Nurjaman.

Nurjaman sendiri baru menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP dalam pelantikan 25 pejabat eselon pada Kamis (15/9). Nurzalie sebelumnya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

Untuk menyelesaikan masalah di badan Satpol PP, Wali Kota juga mengganti Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP, yang kini dijabat Chitra Widya.

Sebelumnya pada Rabu (14/9), ratusan pemuda yang mengaku sudah diangkat menjadi honorer Satpol PP oleh Kepala Satpol PP berunjuk rasa meminta ketegasan Wali Kota Rudi karena hingga saat ini belum mulai bekerja dan bergaji.

Wali Kota menyatakan tidak pernah mengetahui adanya rekrutmen Satpol PP, dan honornya pun tidak pernah dianggarkan di APBD.

Saat pertemuan bersama Wali Kota Rudi, perwakilan pemuda, Marshal mempertanyakan sikap Wali Kota yang tetap mempertahankan jabatan Hendri sebagai Kepala Satpol PP, padahal memiliki masalah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menjelaskan belum dapat menindak Hendri karena berdasarkan UU Pemerintah Daerah, dirinya dilarang merombak jabatan eselon sebelum masa jabatan enam bulan setelah dilantik, yang jatuh pada 14 September 2016.

Wali Kota, waktu itu, juga menolak permintaan pemuda untuk menghadirkan Hendri dalam pertemuan dengan alasan tidak ingin mempermalukan pejabat di hadapan warganya.

Sementara itu, Hendri hingga kini belum bisa dimintai keterangan mengenai pencopotan jabatannya.

Antara/Mb

Pos terkait