Dean Membantah Usir Wartawan Dan Akui Adakan Rapat Tertutup Dengan SKBD dan BPMD-PTSP Kepri

Metrobatam.com Tanjungpinang – Kepala BP Kawasan Tanjungpinang Dean Yealta mengakui bahwa rapat konsultasi pembahasan program perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade Zone (FTZ) Kota Tanjungpinang yang diselenggarakan di Hotel CK Tanjungpinang Jalan Raja Haji Fisabillilah Kilometer 8 Tanjungpinang, Rabu (23/11) memang tertutup.

Menurut Dean, rapat ini ditutup karena untuk menyamakan persepsi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) terkait dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau maupun Bea dan Cukai.

Read More

“Karena memang belum ada kapasitanya,”ujar Dean Yealta, Kepada awak media usai melakukan rapat koordinasi.

Akan tetapi, Dia membantah telah melakukan pengusiran terhadap awak media yang ingin meliput jalannya rapat koordinasi ini.

Sebelumnya Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menggelar rapat tertutup dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (23/11).

Tidak hanya itu mereka melarang beberapa Jurnalis yang melakukan peliputan.Diduga ada informasi yang ditutup-tutupi sehingga enggan dipublikasikan.

Kegiatan di hotel mewah ini yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat, dalam rangka Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016 yakni kegiatan koordinasi dan konsultasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dengan agenda pembahasan focus group discussion proses perizinan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Dompak dan Senggarang.

“Maaf bang, ini rapat tertutup,” kata seorang staff perempuan yang terkesan melarang Jurnalis untuk meliput.

Hal senada juga dituturkan oleh Seorang staff laki-laki menuturkan, wartawan untuk tidak meliput saat rapat berlangsung.

“Ini masih tahap pembahasan dengan SKPD terkait,” kata staff FTZ laki-laki yang enggan menyebutkan namanya.

Tidak sampai disitu panitia acara malah memanggil security untuk mengusir para jurnalis.Hal ini terkesan melanggar UU Jurnalis 40 tahun 1999 (Budi Arifin)

Related posts