Terkait Rohingya, Malaysia Minta Keanggotaan Myanmar di ASEAN Ditinjau Ulang

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah Myanmar dituding melakukan pembersihan etnis minoritas muslim Rohingya. Seorang menteri senior Malaysia menyerukan agar keanggotaan Myanmar di ASEAN ditinjau ulang dikarenakan pembersihan etnis tersebut.

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/11), prinsip non-intervensi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam urusan domestik negara-negara anggota, tidak berlaku untuk kekerasan yang menimpa warga Rohingya di Myanmar.

Read More

Militer Myanmar tengah melakukan operasi di negara bagian Rakhine dan akibatnya, ribuan warga Rohingya yang tinggal di Rakhine telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh bulan ini. Warga Rohingya tersebut mengklaim para tentara Myanmar telah melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan warga.

Namun pemerintah Myanmar membantah klaim yang disampaikan warga Rohingya. Disebutkan bahwa militer Myanmar tengah memburu para “teroris” yang berada di belakang serangan ke pos-pos polisi bulan lalu, yang menewaskan 9 polisi Myanmar.

“Untuk ASEAN, kami menuntut agar keanggotaan Myanmar di ASEAN ditinjau ulang,” ujar Khairy dalam pertemuan tahunan partai berkuasa Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO).

“Prinsip non-intervensi tidak berlaku ketika terjadi pembersihan etnis berskala besar di sebuah negara anggota ASEAN,” imbuh menteri senior Malaysia itu. “Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah untuk pembebasan warga Rohingya dari ketidakadilan dan dari kehancuran,” imbuh Khairy.

Lari ke Bangladesh
Kekerasan terhadap warga minoritas muslim Rohingya terus berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar. Akibatnya, menurut PBB, setidaknya 10 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa pekan ini.

“Berdasarkan laporan-laporan dari berbagai badan kemanusiaan, kami perkirakan ada 10.000 orang yang baru tiba dalam beberapa pekan ini,” ujar juru bicara badan pengungsi PBB di Bangkok, Thailand, Vivian Tan.

“Situasi tersebut berubah cepat dan angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi,” imbuh Tan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/11).

Pasukan pemerintah Myanmar tengah melakukan operasi militer di Rakhine, yang memaksa sekitar 30 ribu orang meninggalkan rumah-rumah mereka. Operasi tersebut dilakukan menyusul serangan massa bersenjata ke pos-pos polisi pada Oktober lalu, yang menewaskan 9 polisi Myanmar.

Tan mengatakan, PBB menyerukan pemerintah Bangladesh untuk memberikan tempat perlindungan bagi warga Rohingya yang mengungsi. “Kami siap mendukung pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif bagi orang-orang ini yang membutuhkan perlindungan internasional,” tegas Tan.

Meski upaya telah dilakukan otoritas Bangladesh untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya, namun ribuan warga Rohingya telah membanjiri negeri itu. Sebagian dari warga Rohingya tersebut mengklaim bahwa para tentara Myanmar telah melakukan pembakaran rumah, pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Namun pemerintah Myanmar membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa militer Myanmar hanya memburu para “teroris” yang melakukan serangan ke pos-pos polisi bulan lalu. Namun para jurnalis asing dan penyelidik independen dilarang memasuki wilayah Rakhine untuk menyelidiki klaim-klaim tersebut.

Namun hasil analisis citra satelit yang dilakukan organisasi HAM, Human Rights Watch, menemukan bahwa ratusan bangunan di desa-desa Rohingya telah hangus dibakar.(mb/okezone)

Related posts