APBD 2017 Belum Disahkan, Gubernur Kepri Pastikan Gaji PNS Tetap Dibayarkan

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemprov tetap akan dibayarkan meskipun hingga saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepri 2017 belum disahkan.

“Tetap gajian, kata siapa tidak gajian. Tetap gajian,” ujar Gubernur Nurdin di Batam, Selasa.

Read More

Ia membantah kabar yang menyatakan PNS di lingkungan Pemprov Kepri belum menerima gaji Januari 2017 karena APBD belum cair.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua menyatakan Kementerian Dalam Negeri menegur Pemprov Kepri akibat keterlambatan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

“Pemprov Kepri sudah mendapat surat ‘cinta’ dari Kemendagri. Ini catatan negatif dari pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, pembahasan anggaran 2017 sudah sangat terlambat sehingga wajar mendapat teguran dari pemerintah pusat. Keterlambatan pembahasan anggaran disebabkan kondisi pemerintahan belum stabil.

“Pemprov Kepri memang sudah berulang kali terlambat menyetujui anggaran, tetapi kali ini sudah sangat terlambat. Ini akan menambah sejarah baru dari catatan negatif,” ucapnya.

Ia menyatakan pembahasan anggaran masih relatif panjang, karena nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif baru direncanakan ditandatangani pekan depan.

“Kita diberi waktu 14 hari membahas anggaran, padahal batas normal membahas anggaran itu 3 bulan. Bagaimana dengan kualitas kegiatan yang dirancang dalam waktu yang kilat harus disetujui?” ucapnya.

Dia mengatakan Pemerintah dan DPRD Kepri menargetkan APBD tahun 2017 disetujui antara 20-23 Januari. Namun dengan kondisi seperti ini, katanya berpotensi melewati batas waktu yang ditargetkan.

“Saya khawatir hingga akhir Januari belum disetujui,” katanya.

Di internal DPRD Kepri, lanjutnya ada kesepakatan antara anggota dan pimpinan untuk fokus membahas anggaran daerah pagi hingga malam. DPRD Kepri tidak akan membahas permasalahan lainnya sebelum anggaran daerah disetujui.

 

Mb/Antara

Related posts