Segera Makzulkan Bupati Mesum, Ini Dasar Hukum DPRD Katingan

Metrobatam, Katingan – DPRD Katingan, Kalimantan Tengah memastikan bakal memakzulkan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie. Hal tersebut dilakukan usai menelusuri kebenaran surat nikah yang diterbitkan oleh KUA Cibungbulang Bogor dan setelah berkonsultasi dengan DPRD Garut Jawa Barat.

“Pemakzulan itu sudah pasti karena desakan warga Katingan cukup tinggi,” ujar Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L Nussa di Kasongan, Selasa (10/1).

Bacaan Lainnya

Mantir pun memaparkan tata cara pemakzulan kepala daerah.Pemakzulan merupakan tata cara untuk melepaskan jabatan kepala daerah yang sedang diemban gubernur, bupati, atau wali kota. Proses pemakzulan kepala daerah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Ahmad Yantenglie juga melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU itu disebutkan bahwa ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’. Sedangkan, Ahmad berselingkuh dan mengaku telah menikah siri dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami.

Dalam UU Pemda, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang kepala daerah dimakzulkan, di antaranya:

a. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah
c. melanggar larangan bagi kepala daerah, antara lain: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroninya, melakukan KKN serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain; serta menyalahgunakan wewenang

d. melakukan perbuatan tercela

Setelah itu, prosesnya berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Di tahun 2013, Aceng Fikri pernah dilengserkan dari jabatannya sebagai Bupati Garut. DPRD Garut memakzulkan Aceng atas dugaan pelanggaran UU no 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Saat itu, Aceng terjerat skandal pernikahan siri dengan Fany Octora (18). Pernikahan yang bertahan 4 hari itu memancing unjuk rasa warga menuntut mundurnya Aceng.

Buang-buang Uang
Keinginan anggota DPRD yang berencana ‘studi banding’ ke Kabupaten Garut, Jawa Barat ini ternyata tidak direstui oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto. Menurut Sugianto, rencana studi banding ke Kabupaten Garut yang telah lebih dulu memakzulkan Aceng Fikri pada 2013 silam itu hanya membuang waktu.

“Harapan saya selaku gubernur mereka tidak usah berkunjunglah membuang waktu saja,. Saya imbau kalau ini menyangkut moral, ya tunggu proses hukum yang berlaku dan keinginan masyarakat Katingan sendiri melalui DPRD-nya,” kata Sugianto.

Sugianto menuturkan untuk menindaklanjuti kasus ini tidak perlu dengan berkunjung ke Garut. Untuk tindakan asusila, dikatakan Sugianto, sudah ada aturan yang mengatur dengan jelas.

“Saya minta anggota DPRD-nya nggak usah ke Garut segala, ngapain mereka ke sana, aneh-aneh saja. Orang sudah jelas kalau pejabat yang melakukan asusila itu ada pasal pasalnya, sudah ada aturannya, ini kan tinggal menunggu tindak tegas saja,” ujarnya.

Dia menilai keputusan berkunjung ke Garut adalah terburu-buru. Dia selaku gubernur akan mengikuti aturan hukum yang berlaku sekaligus menyerahkan surat pemakzulan itu pada Kemendagri.

“Kalau memang DPRD sudah melakukan itu saya selaku gubernur ambil tindakan tegas menurut saja dengan aturan dan undang-undang yang berlaku sekaligus menyampaikan surat ke Kementerian Dalam Negeri, itu aja,” lanjutnya.

Meski sempat ditemui oleh Bupati Yantenglie setelah kejadian tersebut, namun dia mengatakan tak akan merubah apapun keputusan DPRD Katingan nanti. Sugianto juga menegaskan kunjungan ke Garut itu hanya akan membuang anggaran APBD.

“Saya janji tidak akan merubah keputusan akhirnya nanti selaku gubernur, ikuti hukum yang berlaku apalagi ini masalah moral. Studi banding itu buang uang-uang daerah, orang udah jelas kok disitu,” tambahnya.(mb/okezone/detik)

Pos terkait