Sejumlah Pejabat Pertanyakan Pelantikan Kepala BPPRD Oleh Gubenur Kepri

Metrobatam.com Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun baru-baru ini melantik Isdianto sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa melalui essesment.
Menanggapi permasalahan itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan Gubernur Nurdin memiliki kewenangan untuk melantik pejabat sebagai kepala dinas berdasarkan pertimbangan tertentu.

“Itu sesuai dengan UU ASN,” katanya.

Read More

Pelantikan Isdianto sebagai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menimbulkan pertanyaan sejumlah pejabat, meski mereka tidak berani memberi pernyataan resmi kepada jurnalis.

Kekecewaan pejabat tersebut bukan hanya terhadap jabatan yang diperoleh tanpa uji kemampuan, melainkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah institusi baru yang seharusnya dilelang.

Sorotan terhadap jabatan Misbardi, mantan Kepala Biro Umum Kepri, yang dua hari lalu dilantik sebagai Biro Administrasi Layanan Pengadaan. Institusi yang dipimpin Misbardi itu baru dilahirkan sehingga perlu dilelang.

Terkait permasalahan itu, Jumaga menegaskan Gubernur Nurdin dapat mengambil kebijakan itu karena menganggap Isdianto sebagai pejabat yang berpengalaman dan mampu melaksanakan tugas secara maksimal.

“Jabatan itu boleh dilelang, boleh juga tidak, kecuali yang sifatnya promosi. Jabatan Misbardi tidak perlu dilelang jika itu merupakan kebijakan gubernur,” katanya.

Dia mengemukakan mulai 30 Desember 2016-7 Januari 2017 pemerintah melelang 16 jabatan untuk eselon II. Selain itu, jabatan untuk eselon III juga dilelang.

“Saya memprediksi banyak pejabat eselon III yang menempati jabatan baru di eselon II. Ini namanya promosi,” kata politisi PDIP tersebut.

Jumaga juga menyinggung Pemprov Kepri yang tidak mengumumkan hasil assesment. Sebaiknya, hasil assement diumumkan kepada publik.

Sampai hari ini Jumaga tidak melihat hasil assesment diumumkan kepada publik.

“Minimal diserahkan kepada masing-masing peserta assesment sehingga mereka mengetahui kemampuannya,” katanya.

Terkait 10 pejabat eselon II yang tidak mendapatkan jabatan, Jumaga mengemukakan gubernur tentu memiliki pertimbangan tersendiri.

“Ukurannya tentu kinerja,” tegasnya. (MB/Antara)

Related posts