Cerita Kisruh Dirut dan Wadirut Pertamina Soal Impor Solar

Metrobatam, Jakarta – Kementerian BUMN hari ini memutuskan untuk memberhentikan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisi mereka sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keduanya dinilai tidak kompak dalam memimpin dan menurunkan kinerja Pertamina.

Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, menjelaskan bahwa ketidakharmonisan Dwi dan Bambang membuat Pertamina tak bisa berlari cepat. Ada kebijakan-kebijakan penting yang terlambat diputuskan. Misalnya soal pengisian berbagai jabatan di Pertamina, banyak yang masih kosong akibat tarik menarik antara Dirut dan Wadirut. Setidaknya ada 20 posisi strategis yang masih kosong.

Read More

Salah satu contohnya adalah posisi Presiden Direktur PT Pertagas, salah satu anak usaha Pertamina. Jabatan Presdir Pertagas sudah kosong sejak lebih dari 3 bulan lalu dan baru diisi kemarin. Padahal jabatan ini sangat strategis dan harus diputuskan dengan cepat.

“Ada 20 tenaga-tenaga strategis yang mestinya sudah diganti atau sudah diisi, tidak terisi dan tidak diganti, itu salah satu saja. Pertagas itu pun terlambat, bahkan banyak yang masih kosong,” kata Tanri saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2).

Kisruh lain yang timbul akibat adanya dualisme kepemimpinan di Pertamina adalah soal impor solar. Pengambilan keputusan impor solar oleh Wadirut menjadi masalah karena sebenarnya itu adalah kewenangan Dirut. Tapi keputusan impor solar diambil Wadirut bukannya tanpa alasan. Wadirut sudah meminta Dirut menandatangani keputusan untuk impor solar, tapi terlambat diputuskan oleh Dirut.

Akhirnya Wadirut yang menandatangani karena Dirut sedang keluar kota. Masalahnya adalah keputusan itu tidak dikomunikasikan dengan baik oleh kedua belah pihak dan akhirnya diributkan di internal Pertamina.

“Kemarin yang ribut itu kenapa Wadirut tanda tangani impor solar. Sebenarnya begini, pengalokasiannya itu adalah kewenangan Wadirut tapi mengimpor adalah kewenangan dari Dirut, jadi Wadirut tidak mengimpor lho, hanya minta pengalokasian, itu pun sebenarnya sudah dikirim permintaannya Dirut, tapi dia (Dirut) kan keluar kota,” tuturnya.

Kalau saja impor solar ini dikomunikasikan dengan baik, kisruh dapat dihindari.

“Kalau misalnya saja saya Dirut lupa tanda tangani, saya telepon Wadirut, eh itu saya belum teken, you laksanakan. Sebetulnya mereka bisa berkomunikasi, tapi justru dipermasalahkan di antara mereka. Nah, ini semua menurut saya kerja sama yang tidak mendukung tercapainya kinerja yang optimal,” tutur Tanri.

Dirut dan Wadirut Pertamina juga tak sependapat soal kenaikan harga pertamax. “(Soal harga pertamax) itu juga, banyak hal-hal yang sebenarnya mestinya sudah harus terjadi tidak terjadi,” tutupnya. (mb/detik)

Related posts