Hanura dan PKB Tolak Usulan Angket ‘Ahok Gate’, Cuma Bikin Gaduh

Metrobatam, Jakarta – Sebanyak 90 anggota dari empat fraksi di DPR RI yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra, mengusulkan hak angket ‘Ahok-Gate. Partai Hanura menolaknya dan yakin hak angket tersebut akan gagal.

“Hak angket tidak pada tempatnya. Ini kan bukan persoalan yang berdampak luas pada seluruh masyarakat. Ini kan hanya berhubungan dengan persoalan calon DKI. Yang di dalamnya ada perbedaan penafsiran hukum,” ungkap Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana dalam perbicangan dengan detikcom, Selasa (14/2).

Read More

Hak angket ini berawal dari pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI usai cuti kampanye. Hal ini menuai sejumlah pro dan kontra dari berbagai pihak. Polemik terkait status Ahok ini muncul karena Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif.

Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.

“Pemerintah melalui Mendagri kan melihat bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) masih dapat melanjutkan kembali jabatan Gubernurnya karena pasal yang didakwakan ada 2 yaitu pasal 156 dan 156a, ada ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan ada yang 5 tahun,” ucapnya.

“Mendagri menganggap sebelum ada tuntutan resmi jaksa mana pasal yang dijadikan tuntutan maka pemberhentian sementara kepada BTP sebagai terdakwa sebagaimana diatur oleh Pasal 83 ayat 1 belum terpenuhi, sedangkan yg lain menganggap bahwa seharusnya Presiden memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernurnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat,” lanjutnya.

Dadang pun menilai tak ada pelanggaran UU oleh pemerintah namun hanya perbedaan penafsiran. Untuk itu Hanura menunggu bagaimana hasil dari rapat paripurna terkait hal ini. Dia yakin Ahok Gate akan gagal.

“Nanti kita lihat di paripurna. Saya yakin nasib hak angket tidak akan berlanjut. Jadi Fraksi Hanura jelas menolak hak angket. Tidak ada gunanya. Pasti gagal. Hanya akan menambah kegaduhan,” sebut Dadang.

Salah satu yang menyetujui hak angket ini adalah PAN. Meski sebagai partai pendukung pemerintah, Fraksi PAN tetap menggulirkan rencana hak angket terkait Ahok. “Itu urusan PAN. (Tapi) semua fraksi di DPR pendukung pemerintah harus menunjukkan kekompakan,” kata Dadang.

Ini Bukan Hanya Soal Ahok
PKB tidak ikut menggulirkan rencana hak angket ‘Ahok Gate’ yang telah diinisiasi oleh empat fraksi di DPR. PKB baru akan ikut hak angket apabika isinya meliputi 3 hal.

“Keputusan masalah hak angket ini fraksi sudah meminta kepada komisi 2 F-PKB mengkaji dan mengambil kebijakan yang terbaik dengan tujuan agar pilkada bisa dilaksanakan dengan damai, lancar, kredibel, jujur dan adil,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan.

Daniel menyebut, soal hak angket, PKB mengusulkan 3 masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan Pilkada. Yaitu soal pemberhentian gubernur, KPU, dan KTP.

“PKB usulkan sekalian 3 masalah, bukan cuma urusan Ahok. PKB tidak menyetujui apabila hak angket hanya membahas masalah pemberhentian incumbent tersangka, PKB menginginkan membahas 3 masalah sekaligus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

“Agar hasil pilkada tidak menimbulkan masalah dan ketidakpercayaan. Sejauh ini sikap F-PKB ikut bila sekaligus membahas 3 hal tersebut, tidak hanya urusan pemberhentian gubernur, dan itu pun bukan karena urusan Ahok tapi untuk dasar hukum siapa pun nanti,” sambung Daniel.

PKB mengaku tidak ingin keadaan politik nasional gaduh hanya karena masalah Pilkada DKI semata. Daniel menyatakan pihaknya ingin memastikan Pilkada lancar tanpa menimbulkan kesangsian. PKB juga ingin mendukung pemerintah agar pesta demokrasi daerah yang digelar serentak bisa berjalan dengan baik.

“Semangatnya bukan hanya urusan DKI tapi memastikan semua pilkada berlangsung lancar,” sebutnya.

Sementara itu Wakil ketua Komisi 2 dari F-PKB, Lukman Edi menjelaskan soal 3 poin yang dipermasalahkan pihaknya. Jika 3 poin ini digulirkan, maka PKB baru setuju terhadap hak angket.

“Kami akan dukung angket kalau substansi nya menyangkut 3 hal, sebagai upaya kita untuk memperbaiki kualitas pilkada 2017,” ucap Lukman saat dihubungi terpisah, Selasa (14/2).

Hal pertama yang dipermasalahkan adalah kasus KPU yang menurutnya melanggar UU Pilkada terkait dengan keikutsertaan PKPI dalam pengusungan calon kepala daerah. Kasus ini disebut Lukmam paling tidak menyangkut 18 Kab/Kota yang mendapatkan perlakuan berbeda dengan daerah yang lain oleh KPU.

“Kajian tentang hal ini sudah dilakukan komprehensif oleh komisi 2. Kedua kasus pengangkatan Ahok menjadi gubernur DKI kembali, ini juga sudah menjadi wacana publik. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran UU Pilkada maupun UU Pemda,” paparnya.

Perihal ketiga adalah kasus e-KTP di mana dalam UU Pilkada yang baru menurut Lukma Edy ditegaskan penggunaan dokumen e-KTP ataupu Surat Keterangan Kependudukan oleh Dis Dukcapil. Ini sebagai syarat pencoblosan.

“Sementara faktanya hari ini banyak persoalan di belakangnya, mulai dari perekaman dan pencetakan e-KTP yang belum selesai, pemilih pemula (17 tahun pada saat 15 Februari) yang belum terekam, card reader yang belum ada sama sekali sampai dengan e-KTP Palsu dan Impor dari luar negeri,” beber Lukman.

“Kesemua masalah ini yang harus diperdalam oleh DPR dalam hak angketnya,” tambah dia.

Meski begitu, Lukman membantah apabila disebut pihaknya tidak menyetujui hak angket Ahok Gate yang diinisasi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat itu karena tak ingin ‘mbalelo’ dengan pemerintah. Seperti diketahui, PKB merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Bukan karena itu, kami cenderung kalau mau angket lebih luas lagi, yaitu angket soal semua kasus pilkada 2017,” tutup Lukman.

Bukan Arahan Ketum PAN
Meski merupakan partai pendukung pemerintah, PAN ikut mengusulkan hak angket ‘Ahok Gate’ di DPR. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, partai pendukung pemerintah tidak boleh kehilangan daya kritisnya.

“Ini bukan masalah pendukung atau bukan pendukung. Kalau ada hal-hal yang perlu kita luruskan tentu PAN harus ambil sikap,” ungkap Yandri.

Polemik terkait status Ahok ini muncul karena Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif dalam kasus dugaan penistaan agama. Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.

Lantas apakah PAN tidak khawatir jika menggulirkan hak angket kepada pemerintah maka akan berdampak di kemudian hari? “PAN nggak boleh hilang daya kritisnya walaupun ada di dalam pemerintahan,” jawab Yandri tegas.

Fraksi PAN menyebut keputusan hak angket ini bukan atas perintah sang ketua umum partai, Zulkifli Hasan. Inisiasi Fraksi PAN ikut ‘Ahok Gate’ menurut Yandri murni atas aspirasi masing-masing anggota fraksi.

“Nggak ada (arahan dari Ketum PAN). Inisiatif masing-masing anggota karena hak angket adalah hak yang bisa digunakan oleh masing-masing anggota DPR,” jelas Yandri.(mb/detik)

Related posts