Syamsudin: Saat Ini Kebebasan Disalahgunakan untuk Memaksakan Kehendak

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia terlalu bebas dan kebablasan. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan saat ini tengah terjadi penyalahgunaan kebebasan.

“Saat ini tengah berlangsung penyalahgunaan kebebasan. Kita tahu demokrasi itu menjamin kebebasan berpendapat, berserikat dan sipil. Hanya saja kebebasan tersebut itu disalahgunakan untuk memaksakan kehendak ketika menyatakan ekspresi politiknya seperti demo atau unjuk rasa,” kata Syamsudin dalam perbincangan, Rabu (22/2) malam.

Read More

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu mengatakan bahwa demokrasi memberikan jaminan hak warga sipil, termasuk kebebasan. Namun, satu sisi warga juga mesti memikirkan kewajiban. Menurutnya, saat ini wujud kebebasan yang kebablasan juga dapat ditemui di dunia media sosial.

“Kebebasan itu hak, tapi dalam sistem demokrasi, kita punya kewajiban. Jangan sampai kebebasan itu merugikan orang lain. Penyelahgunaan itu juga dapat kita lihat dalam interaksi di semua tingkat itu sudah tidak etis dengan saling hina, hujat dan ancam. Itu kan dapat kita ikuti di medsos,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini, keterlibatan partai politik (parpol) juga tidak dapat dilepaskan. Parpol harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar sadar akan kewajiban mereka.

“Salah satu tanggung jawab parpol itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Mereka harus membentuk kesadaran, agar masyarakat juga punya kesadaran untuk menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat politik yang baik,” ujar Syamsudin.

Menurutnya, juga parpol dapat menjadi sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan cara itu, parpol dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

“Demokrasi adalah sistem paling beradab. Makanya aksi aspirasi kepentingan publik disampaikan melaui di parlemen di tingkat pusat atau bawah. Kalau parpol atau parlemen tidak baik, jangan pilih lagi. Kalau demokrasi kan sepeti itu. Memang parpol mengecewakan tapi bagaimanapun kita mendesak parpol dan parlemen untuk ikut serta menciptakan demokrasi yang beradab,” tuturnya.

Hukum Tak Ditegakkan
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman memberikan alasan demokrasi di Indonesia yang kebablasan. Penyebabnya adalah penegakan hukum masih lemah.

“Demokrasi kebablasan itu demokrasi yang bekerja tanpa hukum. Kenapa bablas? Karena tanpa penegakan hukum. Demokrasi hanya eksis kalau hukum ditegakkan,” ujar Benny di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (22/2).

Benny beralasan, tanpa sistem peradilan yang kuat, demokrasi terus kebablasan. Benny meminta badan peradilan diperkuat untuk mencegah demokrasi yang kebablasan.

“Tanpa ada peradilan yang kuat, akan kebablasan seperti sekarang, akan jadi kekuatan yang destruktif seperti sekarang. Di semua negara yang menganut paham demokrasi, badan peradilan benar-benar harus ditata untuk jadi kuat karena dialah penegak demokrasi,” terang Benny.

“Kita harus hargai kebebasan, tapi harus punya sistem untuk menekan demokrasi agar tidak kebablasan,” sambung politikus Partai Demokrat ini.

“Jadi sejauh ini penegakan hukum belum independen?” tanya wartawan.

“Kelemahan demokrasi kita sekarang karena penataan pada lembaga demokrasi ini. Penghargaan terhadap paham liberalisme ini, kebebasan ini tidak diikuti oleh agenda penataan terhadap institusi gakkum. Jadi itu harusnya solusinya,” tegas Benny.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan,” ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi menjelaskan, jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas. Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus.

“Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum,” ujar Jokowi.(mb/detik)

Related posts