Temuan Stempel Kementerian Bisa Jadi Bukti Permulaan bahwa Basuki Mafia Daging

Perantara suap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Kamaludin mengenakan baju tahanan usai diperiksa setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1). KPK menahan Patrialis Akbar bersama tiga tersangka lain yakni Pengusaha Basuki Hariman dan sekretaris Ng Fenny serta perantara Kamaludin terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/17

Metrobatam, Jakarta – Temuan 28 stempel saat penggeledahan oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa Basuki Hariman tersangka yang diduga menyuap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif merupakan bagian dari mafia daging di Indonesia.

Pasalnya, terdapat stempel dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam penggeledahan di kantor Basuki Hariman PT Sumber Laut Perkasa di Jakarta Utara.

Read More

“Artinya, itu menjadi bukti permulaan bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari mafia daging seperti yang disinyalir publik,” kata peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar kepada Okezone, Rabu (1/2).

Pihak Kementerian Perdagangan pun memastikan bahwa stempel yang ditemukan pihak KPK dalam penggeledehan itu merupakan stempel palsu. Sebab, stempel resmi Kemendag tidak ada yang berada di luar kantor.

“Jika ada stempel Kemendag di luar kantor Kemendag, maka dipastikan itu adalah stempel palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” terang Kepala Biro Humas Kemendag, Luther Palimbong ketika dikonfirmasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief bahkan menyebut, Basuki‎ Hariman merupakan kartel daging di Indonesia.

“Basuki sebagai salah satu orang yang ingin memonopoli daging di Indonesia,” katanya pada Selasa, 31 Januari 2017.

Kini, UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut tinggal menunggu pembacaan putusan yang rencananya akan diselenggarakan oleh MK pada 7 Februari mendatang.

Terkait temuan itu, penyidik akan mendalami dugaan adanya keterkaitannya dengan Kementerian yang berhubungan dengan ekspor-impor daging.(mb/okezone)

Related posts