Jokowi soal OTT di Samarinda: Rp6,1 Miliar itu yang Ketahuan

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Saber Pungli terus bekerja terkait dengan dugaan pidana tersebut.

Selain itu, Presiden juga menilai uang hasil sitaan dalam operasi itu tak mencerminkan nilai uang secara keseluruhan.

Bacaan Lainnya

Diketahui, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri berhasil melakukan OTT terhadap 13 pelaku pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, di Pelabuhan Pelaran, Samarinda, Kalimantan Timur pada pekan lalu. Dari operasi itu, terdapat uang Rp6,1 miliar dan dokumen yang disita.

Presiden menilai, angka Rp6,1 miliar hasil dari OTT di pelabuhan itu adalah nilai yang besar dan sudah diperhatikan lama.

“Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati, saya ingatkan,” tutur Presiden,” kata Presiden yang dikutip dalam situs Sekretariat Kabinet, Senin (20/3).

Dia mengingatkan agar semua pihak dapat memberikan pelayanan bongkar muat dengan baik dan cepat. Jokowi juga memastikan Saber Pungli terus bekerja terkait dengan tindak pidana tersebut.

Penindakan OTT di Palaran dinilai sebagai upaya untuk merespons tingginya kasus pungli terhadap bongkar muat barang di Terminal Peti Kemas Palaran. Biaya bongkar muat yang terlalu tinggi di terminal itu banyak dikeluhkan para pengguna jasa pelabuhan.

Mereka menilai banyak komponen yang harus dibayar, padahal pungutan itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas bongkar muat.

Fokus Pelabuhan
Pelabuhan nampaknya menjadi salah satu fokus Tim Saber Pungli. Pada Oktober 2016, tim tersebut melakukan OTT di Otoritas Pelabuhan Belawan dan menyita uang Rp335 juta terkait dengan jasa bongkar muat barang.

Pada November lalu, petugas Saber Pungli juga menangkap petugas yang menerima pungli dalam bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan di Tanjung Emas, Semarang, OTT juga dilakukan untuk menangkap petugas yang menarik pungli terkait dengan pembuatan dokumen.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan pihaknya sudah menerima sekitar 22 ribu laporan yang disampaikan melalui situs, SMS atau melalui layanan telepon. Pada Januari lalu, Satgas Saber itu sudah melakukan 81 OTT.

Dia menuturkan laporan masyarakat itu juga sudah ditindaklanjuti dengan menangani pelayanan publik. “Laporan tersebut sebagian besar langsung ditindaklanjuti, disalurkan kepada instansi lembaga terkait yang menangani pelayanan publik, dan sudah mendapat tindakan administratif maupun tindakan hukum,” kata Wiranto. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait