Kiai Muda NU Perbolehkan Memilih Pemimpin Nonmuslim

Metrobatam, Jakarta – Forum bahtsul masail atau forum diskusi keagamaan kiai muda Nahdatul Ulama (NU) memutuskan, seorang muslim diperbolehkan untuk memilih pemimpin nonmuslim.

Bendahara Lembaga Bahtsul Masail NU, Najib Bukhori mengatakan, keterpilihan pemimpin nonmuslim untuk mengemban amanah kenegaraan bersifat sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun agama.

Read More

“Terpilihnya nonmuslim di dalam kontes politik berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang nonmuslim terpilih sebagai kepala daerah,” ujar Najib saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Minggu (12/3).

Forum Bahtsul Masail Kiai Muda yang digelar PP GP Ansor dengan tema “Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia” itu diikuti sekitar 100 kiai muda dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia dan berlansung sejak kemarin. Narasumber yang hadir adalah Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Penasihat GP Ansor Dr KH As’ad Said Ali, dan perumus KH Abdul Ghofur Maimoen Zubair.

Najib memaparkan, konstitusi telah secara jelas mengatakan setiap warga negara boleh memilih pemimpin tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya. Penolakan untuk tidak memilih nonmuslim bersifat pribadi.

“Seorang warga negara, dalam ranah pribadi, dapat memilih atau tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengimbau, umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap konstelasi politik. Karena hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam, sebagaimana terjadi di Jakarta.

Ia mencontohkan, pemasangan spanduk larangan mensalatkan jenazah umat Muslim lantaran memilih pemimpin nomuslim merupakan bukti perpecahan internal. Ia khawatir, perpecahan sesama umta Muslim akan menular jika tidak disikapi dengan serius.

Oleh karena itu, ia berkata, hasil bahtsul masail itu akan disosialisasikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. “Akibat situasi politik di Jakarta yang makin tidak terkontrol dan cenderung ganas, bukan tidak mungkin dapat menyebar di daerah lain,” ujar Yaqut.

GP Ansor menilai bahwa melibatkan agama untuk kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak etis, terlebih dengan mengorbankan umat, seperti menolak menyalatkan jenazah karena beda pandangan politik.

Yaqut menganggap, saat ini percampuran antara pandangan agama dan politik sudah sangat keterlaluan.

“Dalam Islam, menyalatkan jenazah seorang Muslim itu termasuk wajib, meski bukan individual, atau dalam istilah agama fardhu kifayah,” kata Yaqut usai membuka ‘Bahtsul Masail Kiai Muda’, Sabtu (11/3).

Belakangan memang marak beredar spanduk ancaman menolak mengurus jenazah dari kalangan tertentu. Spanduk itu dipasang di sejumlah musala dan masjid di Jakarta.

Ancaman dalam spanduk tersebut utamanya ditujukan kepada warga atau umat Islam yang mendukung atau memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, saat ini menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kementerian Agama, pemasangan spanduk ini dilakukan oleh para takmir masjid dan musala. Mereka melakukan secara independen tanpa dukungan dari pihak lain.

Lawan Penyebar Isu SARA
Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal pemasangan spanduk penolakan mengurus jenazah yang dipasang di sejumlah masjid dan musala beberapa pekan terakhir. Atas fenomena itu, Anies menyerukan kepada warga untuk menurunkan spanduk tersebut.

Anies juga meminta warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah.

“Saya minta agar para relawan bersama dengan warga dan para ulama untuk turun tangan dan terlibat langsung membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam pengurusan jenazah bagi tiap warga yang memerlukan,” kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (11/3).

Belakangan memang marak beredar spanduk ancaman menolak mengurus jenazah dari kalangan tertentu. Spanduk itu dipasang di sejumlah musala dan masjid di Jakarta.

Ancaman dalam spanduk tersebut utamanya ditujukan kepada warga atau umat Islam yang mendukung atau memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, saat ini menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.

Anies menyesali spanduk berisi ancaman tersebut. Menurutnya, ancaman hanya membuat suasana menjadi tidak sehat. Namun Anies tak hanya menyoroti ancaman soal penolakan pengurusan jenazah. Lebih jauh, dia juga menyoroti bentuk ancaman lain seperti ancaman penghentian program bantuan bila petahana tak terpilih lagi.

“Ancaman telah membuat warga memberikan suara karena rasa takut, reaksi ancaman juga akan membuat warga memilih bukan karena harapan perubahan. Setiap ancaman diluncurkan, muncul reaksi ancaman balik. Semua ini harus segera dihentikan,” kata Anies.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga ikut bicara soal spanduk penolakan pengurusan jenazah. Ia meminta warga untuk membedakan antara persoalan pilkada dan SARA.

“Jadi selalu kami sampaikan bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia yang sangat ber-Bhinneka Tunggal Ika. Maka harus dipisahkan yang mana persoalan-persoalan pilkada, kemudian jangan dikait-kaitkan dengan persoalan isu-isu SARA,” ujar Djarot seperti dikutip dari Detikcom.

Djarot mengatakan penyebaran isu SARA untuk memecah belah masyarakat jelas bertentangan dengan Pancasila dan melanggar prinsip aturan formal.

“Ada enggak memperbolehkan aturan yang isu-isu seperti itu? Tentunya kita harus melawan. Kami yakin masyarakat sudah sangat cerdas,” katanya. (mb/cnn/indonesia)

Related posts