Pertanyaan yang Tak Terjawab dalam Pertemuan Jokowi-SBY

Metrobatam, Jakarta – Semuanya baik-baik saja. Kesan itu sangat terasa usai Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Istana Merdeka, hari ini. Keduanya saling melontarkan pujian usai pertemuan, seolah tak ada persoalan di antara mereka.

Secara personal pertemuan tersebut mungkin berhasil mencairkan hubungan SBY dan Jokowi. Sayangnya, pertemuan yang berlangsung hangat itu tidak menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Read More

Pertemuan itu setidaknya gagal menjawab sejumlah isu penting seperti kasus dokumen penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, dugaan penyadapan, hingga kasus Antasari Azhar.

Untuk isu Munir, misalnya, tak secuil pun SBY dan Jokowi menyinggungnya usai menggelar pertemuan hari ini. Padahal, sepanjang Oktober lalu, SBY dan pemerintah pernah saling balas pernyataan terkait keberadaan dokumen Munir yang hingga kini masih misterius.

Hal itu dilatarbelakangi oleh keinginan Jaksa Agung M Prasetyo menemui SBY guna mencari dokumen TPF tersebut. SBY yang awalnya bersikap diam, akhirnya mulai angkat bicara dengan menyebut ada kemungkinan politisasi dalam kasus dokumen Munir.

Presiden keenam RI itu bahkan meluangkan waktu untuk menggelar jumpa pers yang secara khusus membahas persoalan Munir. Namun, setelah sempat “memanas”, persoalan Munir kemudian melenyap begitu saja tanpa menghasilkan solusi.

Pertemuan SBY-Jokowi hari ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk memastikan keberadaan dokumen Munir sekaligus menegaskan sikap pemerintah terkait persoalan tersebut. Hal serupa juga berlaku untuk kasus dugaan penyadapan yang sempat membuat SBY gerah.

Dugaan penyadapan terhadap SBY muncul pertama kali lewat pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Humphrey Djemat dalam lanjutan sidang kasus dugaan penistaan agama, 31 Januari lalu.

Humphrey kala itu menuding Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mendapat telepon dari SBY yang meminta MUI mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

“Saksi tidak mengakui telah mendapat telepon dari SBY yang meminta antara lain agar PBNU menerima paslon (pasangan calon) nomor satu Agus-Sylvi dan agar MUI mengeluarkan fatwa untuk kasus Basuki Tjahaja Purnama,” kata Humphrey dalam persidangan, Selasa (31/1).

Pernyataan tersebut lantas memunculkan dugaan penyadapan terhadap SBY. Ketua Umum Partai Demokrat itu meresponsnya dengan menuntut penjelasan dari Presiden Joko Widodo.

“Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu, siapa yang bertanggung jawab?” kata SBY.

Jokowi dan SBY seharusnya bisa memanfaatkan pertemuan hari ini untuk mengklarifikasi isu penyadapan tersebut. Isu penyadapan penting untuk diklarifikasi karena terkait dengan jaminan negara untuk menjaga privasi setiap warga negara.

Hal lain yang tak kalah penting untuk diklarifikasi oleh SBY dan Jokowi adalah persoalan seputar kasus Antasari Azhar.

SBY terlibat dalam pusaran kasus Antasari setelah bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebut SBY tahu persis kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

“Saya minta Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya. Beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan. Beliau memerintahkan siapa untuk rekayasa dan mengkriminalisasi Antasari,” kata Antasari pertengahan Februari lalu.

Tak hanya itu, Antasari bahkan menyebut SBY pernah melobi dirinya terkait kasus korupsi Aulia Tantowi Pohan. Rentetan tudingan ini dibalas SBY dengan menyebut pernyataan Antasari mendapat restu dari penguasa.

Persoalan Antasari seketika melebar ke ranah politik. Pihak istana yang dituding SBY bungkam. Begitupun SBY sebagai penuding. Dan hari ini, kebungkaman itu masih berlanjut meski Presiden Jokowi dan SBY berbicara hangat di Istana Merdeka.

Dengan diabaikannya isu-isu penting tersebut, lantas apa artinya pertemuan SBY dan Jokowi hari ini?. (mb/cnn indonesia)

Related posts