Bahas Perppu Ormas Bersama DPR, Mendagri: Ini Soal Kedaulatan Negara

Metrobatam, Jakarta – Komisi II DPR menggelar rapat lanjutan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Agenda rapat kali ini yakni penyampaian pandangan mini fraksi setelah satu minggu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak.

Berdasarkan pantauan Okezone telah hadir jajaran pimpinan Komisi II DPR. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga telah hadir di ruang rapat.

Bacaan Lainnya

Tjahjo mengatakan, pada prinsipnya semua ormas yang ada di Indonesia mesti mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh ada ormas yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD 1945.

“Jangan sampai ada ormas di Indonesia yang punya keinginan atau punya ambisi untuk merubah ideologi negara. Jadi Perppu dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI yang majemuk,” ujar Tjahjo saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Ia mengaku akan mempertanyakan sikap fraksi-fraksi di DPR yang justru mempermasalahkan penerbitan Perppu ini. Padahal, tujuan aturan hukum ini sudah jelas maksudnya, yakni ingin melindungi NKRI dari rongrongan berbagai macam kelompok yang ingin mengganti dasar negara.

“Kalau sampai ada parpol, misalnya mempermasalahkan kenapa harus Pancasila dan harus mendukung ideologi lain di luar Pancasila, kami justru pertanyakan. Kan ‎(Pancasila) sudah final,” terang politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sementara‎ itu, Yasonna Laoly berharap semua fraksi yang ada DPR dapat menerima Perppu Ormas ini. Pasalnya, segala upaya termasuk lobi-lobi sudah dilakukan pemerintah. Dia juga membantah bahwa Perppu Ormas merupakan alat untuk memberangus kebebasan berserikat dan berkumpul.

“Ini soal menjaga kedaulatan negara Ini adalah soal setiap ormas harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak bertentangan dengan ideologi negara. Itu soal yang perlu dilakukan oleh semua ormas,” ucap Yasonna.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mempersilahkan bila ada ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, lalu mengajukan perlawanan hukum ke pengadilan. Seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Boleh saja menggugat ke pengadilan, itu sah-sah saja. Jadi jangan ada dikatakan, wah ini otoriter. Ini ada jalur hukum yang harus ditempuj, karena ini negara hukum,” terang Yasonna.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya akan segera memutuskan nasib Perppu Ormas ini setelah semua pihak menyampaikan pandangannya.

“Ya nanti akan diputuskan, apakah hari ini atau Senin, yang penting disepakati hari Selasa paripurnanya. Pandangan mini pendapatnya sedang didiskusikan apakah tetap hari ini atau Senin,” pungkas Riza.

Ditunda hingga Pekan Depan

Agenda rapat kali ini yakni penyampaian pandangan mini fraksi setelah satu minggu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak. Namun, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zainudin Amali menawarkan opsi untuk menunda sidang hingga Senin 23 Oktober 2017. Pasalnya, pengambilan keputusan mengenai hal ini perlu dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan asas musyawarah mufakat.

10 fraksi yang hadir pun menyetujui penundaan sidang tersebut. Termasuk juga kalangan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Pada prinsipnya pemerintah sepakat saja untuk mengundur sampai hari Senin (23 Oktober 2017) jam 10 pagi dengan catatan tidak merubah hari dan tanggal paripurna DPR. Apalagi inisiatif Komisi II DPR semangatnya diundur untuk musyawarah mufakat. Saya kira kita sepakat,” kata Tjahjo menanggapi usulan pimpinan Komisi II DPR untuk menunda sidang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (20/10).

Setelah mendengar jawaban dari fraksi dan pemerintah, Zainudin Amali selaku pimpinan Komisi II DPR mengetuk palu penundaan sidang hingga Senin 23 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB. Pada sidang ‎itu nantinya akan diambil keputusan untuk menerima atau tidak Perppu Ormas. Setelah itu pada Selasa 24 Oktober 2017 hasil keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna.

Zainudin mengungkapkan, penundaan sidang yang terjadi saat ini sebenarnya sudah dibicarakan. Ia mengaku sebelum rapat telah mengumpulkan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk membicarakan tindak lanjut Perppu Ormas ini.

“Saya sampaikan kepada teman-teman fraksi alangkah baiknya keputusan ini kita ambil melalui satu musyawarah mufakat di antara kita. Kemudian mendapat tanggapan beragam, tapi kemudian setuju. Kalau sekarang (terkesan) dipaksakan, kita tak bisa memufakati apa yang kita musyawarahkan,” ungkap Zainudin.

“(Setelah pertemuan) jadi beberapa fraksi meminta waktu untuk berkoordinasi dengan pimpinan di luar Komisi II. Itulah kemudian kita minta waktu (ditunda). Tapi tidak mengganggu rencana paripurna tanggal 24,” sambung politikus Golkar itu.

Dia menambahkan, usai pertemuan pagi tadi, akhirnya terciptalah kesepakatan untuk menunda pengambilan keputusan mengenai Perppu Ormas pada rapat siang ini. Seluruh fraksi pun bulat menyetujui penundaan rapat dengan alasan ingin memantapkan koordinasi dalam pengambilan keputusan nantinya.

“Ya akhirnya disepakati semua fraksi (soal penundaan sidang). Jati diri kita musyawarah mufakat,” pungkasnya. (mb/okezone)

Pos terkait