Suap Marianus Sae Via ATM, KPK: Mungkin Lebih Nyaman

Metrobatam, Jakarta – Suap yang diterima Bupati Ngada, Marianus Sae, diberikan via ATM. Menurut KPK, modus pemberian via ATM itu dirasa lebih nyaman karena tidak perlu membawa uang tunai.

“ATM ini sekarang jadi model yang baru. Karena mungkin mereka merasa lebih nyaman. Tidak perlu membawa uang, karena bawa uang Rp 1 miliar itu harus bawa koper dan mudah dideteksi oleh penegak hukum,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Salatan, Senin (12/2).

Read More

Menurut Basaria, modus itu tidak hanya terkait korupsi tetapi tindak pidana lainnya. KPK pun tentunya mengikuti perkembangan modus tersebut.

“Setiap saat modus operandi para pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi pasti akan berkembang. Jadi, para penegak hukum akan mengikuti perkembangan modus operandi yang dilakukan para pelaku,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Marianus dan Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka dugaan suap. Marianus diduga menerima Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.

KPK menduga Wilhelmus membuka rekening sejak 2011. ATM dari rekeningnya itu diberikan ke Marianus untuk keperluan penyaluran uang suap. “WIU (Wilhelmus Iwan Ulumbu) membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut pada 2015 kepada MSA (Marianus Sae),” kata Basaria.

Total uang, baik yang ditransfer maupun diserahkan tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar diduga diberikan pada:

  • Pada bulan November 2017 RP 1,5 miliar secara tunai di Jakarta;
  • Pada bulan Desember 2017 terdapat transfer RP 2 miliar direkening Wilhelmus;
  • Pada 16 Januari 2018 diberikan cash di rumah Bupati RP 400 juta;
  • Pada 6 Februari 2018 diberikan cash di rumah Bupati RP 200 juta.

PDIP Cabut Dukungan

PDIP sebagai salah satu partai pendukung Marianus dalam Pilgub NTT, langsung mencabut dukungannya beberapa saat setelah KPK menetapkan Marianus sebagai tersangka.

“Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (12/2).

Marianus Sae berpasangan dengan Emiliana Nomleni di Pilgub NTT. Emi merupakan kader senior PDIP, kata Hasto.

“Dengan pencabutan dukungan terhadap Marianus Sae, maka Emiliana Nomleni menjadi representasi PDI Perjuangan, mengingat berdasarkan ketentuan undang undang, penggantian pencalonan Marianus Sae sudah tidak bisa dilakukan,” tutur Hasto.

Hasto menegaskan partainya tak akan menoleransi korupsi. Sehingga pencabutan dukungan ini merupakan bentuk sikap konsisten PDIP, kata Hasto.

Dia lalu mengungkap soal dugaan keanggotaan ganda Marianus Sae mengingat sosok itu baru menjadi anggota PDIP. Selain itu, kata Hasto, Marianus juga tak tampak saat dalam rapat konsolidasi pemenangan di NTT.

“Saya baru pulang dari konsolidasi di NTT selama 3 hari, dan selama saya di NTT, Marianus Sae kelilling ke kampung kampung dengan trail, dan tidak pernah sekalipun hadir dalam acara konsolidasi tersebut,” ujar Hasto.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Marianus tetap sah menjadi pasangan calon. “Sesuai regulasi, sepanjang putusan hukumnya belum inkrah ya dia tetap sah menjadi pasangan calon, sepanjang dia memenuhi syarat,” ujar Arief di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Arief mengatakan bila status yang diterima telah inkrah, maka calon kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta dalam pilkada. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Ya inkrah kan bisa dua kemungkinannya, bisa dinyatakan bersalah, bisa dinyatakan tidak bersalah. Kalau dinyatakan bersalah, ya nanti kita lihat regulasi seperti apa, kalau udah dipidana inkrah, salah, ditahan. Ya dia sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai paslon,” kata Arief.

Namun, Arief mengatakan bila keputusan inkrah keluar pada saat pilkada telah selesai, maka status tersebut tidak berpengaruh pada proses tahapan.

“Tapi kan dimensinya banyak, kapan putusan inkrahnya keluar. Kalau putusan inkrahnya keluar pada saat pilkada sudah selesai ya, kan tidak memberi makna apa-apa pada proses tahapan,” ujar Arief.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap. Marianus diduga menerima uang terkait proyek di wilayah kabupaten tersebut.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tersangka yaitu MSA (Marianus Sae), yang diduga sebagai oenerima dan WIU (Wilhelmus Iwan Ulumbu) diduga segai pemberi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Kantornya, Jl Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (12/2). (mb/detik/cnn indonesia)

Related posts