Syarikat Islam Temui Kapolri, Klarifikasi Pidato Soal NU-Muhammadiyah

Metrobatam, Jakarta – DPP Syarikat Islam mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Syarikat Islam bermaksud mengklarifikasi pernyataan Kapolri perintah kepada polisi untuk bersinergi dengam NU dan Muhammadiyah ‘saja’. Syarikat Islam pun mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari Tito.

Pidato yang disampaikan Tito itu viral di media sosial. Tito menyampaikan hal tersebut saat menghadiri suatu acara dan terekam di salah satu stasiun TV swasta.

Read More

Video yang viral itu mengambil salah satu penggalan pernyataan Tito dalam pidato, mengenai perintah kepada polisi untuk bersinergi dengan ormas Muhammadiyah dan NU saja.

Ketua DPP Syarikat Islam Hamdan Zoelva memimpin langsung pertemuan tersebut. Pertemuan dilakukan secara tertutup.

Dalam pertemuan itu, Hamdan menanyakan soal kronologi pernyataan Kapolri yang viral. Kepada Hamdan, Tito menyebut pidato itu disampaikan pada Februari 2017 lalu di pondok pesantren asuhan Kiai Maruf Amin.

“Tadi kami sudah minta klrafikasi dari Kapolri, tentang pernyataan itu dan menyampaikan kronologinya cerita yang cukup lengkap tentang bagaimana pernyataan itu sebenarnya. Pertama, pernyataan itu disampaikan di pondok pesantren KH Maruf Amin, dalam sebuah acara internal dari NU pada Februari 2017,” ujar Hamdan di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (31/1).

Selanjutnya, Hamdan mengatakan pernyataan mantan Kapolda Metro Jaya itu telah dipotong-potong. Alhasil makna yang ingin disampaikan tak utuh.

“Kedua, sebenarnya pidato Kapolri berlangsung selama 26 menit dan yang menjadi viral itu, asalah bagian pidato yang menurut keterangan Kapolri tidak sesuai dengan jiwa dan inti yang disampaikan dalam pidato itu. Karena itu pidato itu adalah terpotong-potong sebagiannya sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato yang pada saat itu dihilangkan,” tuturnya.

Mendengar penjelasan Tito, Hamdan merasa tercerahkan. Kata Hamdan, Tito tak bermakaud untuk mendiskreditkan organisasi umat islam yang lain.

“Kami dari Syarikat Islam dengan penjelasan yang lengkap dan dengan diskusi yang sangat hangat. Kami terus terang saja dengan melihat video tersebut, dengan protes yang sangat keras saat melihat video. Kami sampaikan. Ini adalah hal yang tidak benar tetapi dengan mendapat penjelasan itu. Kami bisa memahami tidak ada niat sama sekali seperti disampaikan oleh beliau,” imbuhnya.

“Untuk mengeyampingkan ormas-ormas yang lain dan untuk menyatakan ormas lain itu merontokkan negara. Sama sekali tidak,” sambungnya.

Sebelumnya, pidato Tito ramai dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, Tito memerintahkan jajarannya untuk bersinergi dengan dua organisasi islam di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Alasannya organisasi itu adalah pendiri negara.

Pidato Kapolri Provokatif

Pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewajibkan anak buahnya membangun hubungan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan tidak dengan organisasi masyarakat yang lain dinilai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berbahaya.

Melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Sohibul menjelaskan tentang bahayanya pidato Tito tersebut.

“Jika pidato pak Tito itu benar, ini bahaya: 1. Provokatif karena mempertentangkan NU+Muhammadiyah dengan Ormas Islam lain. Ini provokasi SARA; 2. Ahistoris karena menafikan peran ormas-ormas Islam lain dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Ini hate speech,” tulis Sohibul.

Sohibul heran dengan pernyataan Tito soal NU dan Muhammadiyah tersebut. Menurut Sohibul, banyak yang menghubunginya dan memintanya untuk mendesak Jokowi terkait pidato Tito Karnavian.

“Terkait twit saya tentang pidato Kapolri ada beberapa yang Japri, menyayangkan saya tidak minta pak @jokowi mencopot Kapolri karena katanya kesalahan Kapolri fatal dan jauh dari kepantasan. Saya setuju dengan saran tersebut tapi saya kira pak @jokowi lebih paham tentang masalah tersebut. Kita tunggu saja sikap Presiden,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, seharusnya Kapolri memahami sejarah tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Siapa saja yang terlibat BPUPKI dan sebagainya, demikian juga halnya pengenalan beliau terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Ormas Islam yang resmi berdiri (bahkan sebelum NU dan Muhammadiyah) mestinya beliau pelajari,” kata Ledia kepada CNN Indonesia.com.

Kata Ledia, Kapolri harus lebih bijak dalam ucapan dan tindakan. “Jangan sampai menjadi pemicu potensi perpecahan. Bukankah tugas Polri melayani dan melindungi masyarakat,” kata dia.

Video pidato Tito soal NU-Muhammadiyah itu tersebar di media sosial. Dalam pidato itu, Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung NU-Muhammadiyah.

“Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota,” kata Tito.

Ormas lain selain NU-Muhammadiyah, kata Tito, nomor sekian. “Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya,” katanya. (mb/detik/cnn indonesia)

Related posts