Bupati Rohil Serius Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun

Bupati Rohil

Metrobatam.com, Rohil – Pekerjaan rumah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun buat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sepertinya cukup serius.

Dalam masalah dunia pendidikan terutama mengenai permasalahan banyaknya anak putus sekolah usia dini karena masalah ekonomi yang menjadi faktor banyak anak tak mampu yang putus sekolah.

Bacaan Lainnya

Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang penyebab banyaknya angka putus sekolah di tingkat SMP.

Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dindikpora) Rohil mencatat, saat ini angka putus sekolah di tingkat SMP dalam pemantauwan hasil survey nilai angka anak putus sekolah bisa dikategorikan cukup serius.

Kurang lebih hampir mencapai ratusan bahkan jika di gabungkan dari keseluruhan kecamatan yg ada di Kabupaten Rohil banyak nya anak putus sekolah karena tuntutan faktor ekonomi tidak mampu memasukan anak sekolah merupakan kecamatan yang tertinggi angka putus sekolah.

“Daftar anak putus sekolah ini memang tersebar diberbagai kecamatan. Namun untuk kecamatan Bangko dinilai yang jumlah angka putus sekolahnya tinggi, di sini pemkab Rohil lebih fokus kami untuk melakukan pemantauan terkait percepatan wajib belajar Sembilan tahun,” kata Bupati Rohil usai Rakor penuntasan wajib belajar sembilan tahun bersama Kemendikbud, Rabu (3/6).

Menurutnya, terkait masalah ekonomi pemerintah sudah membuat program yaitu program KIP Dan itu wajib di berikan dan wajib para perangkat di kepenghuluan dan masing masing RT mendata yang sebenar benar di mana masyarakat tak mampu harus wajib dibantu begitu ucap bupati saat dikompermasi’ jadi tidak ada lagi yang namanya kesenjangan di tengah masyarakat khususnya masyarakat Rohil.

“Jika ada pejabat yang nakal tidak melaporkan warganya yang tak mampu yang pantas mendapatkan bantuan yg seharusnya beri tau saya.. saya akan panggil dan akan saya tindak tegas jika terbukti menyalahkan hak wewenang jabatannya,” tegasnya.

Pemkab Rohil, kata Suyatno di dalam penyusunan program dalam permasalahan dunia pendidikan khususnya Mengingat jarak tempat tinggal anak dengan sekolah tingkat pertama cukup jauh maka pemkab sudah membuat aturan daerah yg namanya sistim zona atau sistim rayon . Terlebih jika kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong kurang mampu.

“Makanya, kami membuat sistim zona tersebut . Nanti untuk guru pengajarnya mengambil dari sekolah terdekat, dan akan mendapat honor tambahan. Intinya kami ingin melakukan jemput bola,” lanjut dia. Jika permasalahan ekonomi, kata Pak Kesra yang biasa di sapa pak zain nantinya akan diberikan beasiswa dengan memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tetapi untuk kendala psikologi, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai pihak. Seperti ormas islam, serta dharma wanita.

“Kewajiban menuntaskan wajib belajar ini merupakan tanggung jawab pemerintah, orangtua anak serta masyarakat. Makanya dalam hal ini kami menggandeng berbagai elemen masyarakat. Yang nantinya aka nada desa pintar,” terangnya.

(Harianto)

Pos terkait