Aturan Vaksinasi Mandiri Terbit, Swasta Butuh 7,5 Dosis

  • Whatsapp
Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)
banner 468x60

Metrobatam.com, Jakarta – Vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri. Begitu nama program vaksinasi yang sempat riuh dibicarakan publik. Mengakhiri pro kontra tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan itu merevisi Permenkes RI Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 atau corona. 

Ada empat hal penting yang diatur dalam aturan yang diteken 24 Februari 2021 itu. Pertama, soal defisini vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi korona atau COVID-19 yang pelaksanaannya dilakukan kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga.

Bacaan Lainnya

Kedua, pasal 1 ayat 5 Permenkes itu menyebut, pendanaan vaksinasi korona atau COVID-19 ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Berapa harganya? Belum ada angka yang pasti. Dalam pasal 23 ayat 1 hanya disebutkan, besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi gotong royong yang dibiayai badan usaha nantinya ditetapkan oleh menteri.

Menurut Budi, harga vaksin gotong royong atau mandiri baru akan ditetapkan setelah adanya pertemuan antara pihak Bio Farma dengan produsen vaksin. “Kalau sudah diajukan kami akan melihat dan menentukan harganya berapa,” ujar Menteri Budi di sela kunjungan ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021).

Ketiga, jika vaksinasi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, tarif yang berlaku tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan menteri.

Keempat, pasal 3 ayat 5 menyebut, karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin COVID-19 atau korona dalam pelayanan vaksinasi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis. “Biayanya dibebankan kepada perusahaan,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi.

Menurut Siti, vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sudah lebih dulu dibeli pemerintah, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novovac, dan Pfizer.

Artinya, vaksinasi gotong royong baru akan berjalan jika vaksinnya sudah tersedia. Pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Jika vaksin sudah tersedia, mekanisme tetap sama yakni harus ada persetujuan penggunaan pada masa darurat atau dengan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, saat ini sudah ada 6.644 perusahaan yang mendaftar vaksin mandiri di Kadin. “Kebutuhannya 7,5 juta dosis,” ujar Erick dalam diskusi digital bertajuk CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

Bambang Heriyanto, Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma mengatakan, saat ini pihaknya tengah menjajaki pengadaan vaksin dengan Sinopharm dan Moderna.

Sinopharm adalah perusahaan farmasi milik pemerintah China. Sedangkan Moderna merupakan perusahaan yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani vaksin untuk vaksinasi mandiri kemungkinan akan tiba Maret nanti. Sedangkan pelaksanan vaksinasinya masih harus menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan POM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk menghindari penyimpangan dalam pengadaan vaksin gotong royong, pemerintah telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari konsultasi itu, kata Siti, pengadaan vaksin impor akan dilakukan satu pintu yakni melalui Bio Farma.

Sedangkan untuk distribusi vaksin dalam program gotong royong dilakukan kepada fasilitas kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana vaksinasi gotong royong.

(Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19.

(Ip)

  • Whatsapp

Pos terkait