METROBATAM.COM, BATAM – Jaksa penuntut umum, Ikhsan menghadirkan salah satu saksi penangkap dari Tim Opsnal Satreskrim Polresta Barelang bernama Jenes Octavianus Sihombing. Kehadiranya untuk menerangkan duduk perkara terhadap dua terdakwa Muhyin dan Sudarman yang diduga tersandung kasus tentang pertambangan mineral dan batubara.
Saksi Jenes Sihombing ini tak berkutik dalam persidangan dan kebanyakan diam. Ketika salah satu anggota majelis hakim, Watimena yang tergolong sangat teliti, jeli dan tegas alias SMART dalam setiap menyidangkan perkara, pertanyaanya selalu bertubi -tubi dan masuk akal pada setiap orang yang mendengar di dalam persidangan.
Diawali dengan pertanyaan pada saksi Jenes Sihombing, hakim Watimena meminta pada saksi agar menceritakan mengapa kedua terdakwa ada dalam persidangan ini ?. Lalu Jenes menerangkan dari informasi masyarakat bahwa kedua terdakwa Muhyin dan Sudarman ini melakukan penambangan. Kata saksi Jenes.
Selanjutnya, kata hakim Watimena, penambangan milik siapa?. Saksi Jenes mengatakan lahan pemerintah.
Untuk menyatakan ini lahan pemerintah darimana dasarnya, saudara polisi lho dan sudah berapa lama jadi polisi ?. Lalu dijawab Jenes, bahwa ia sudah menjadi anggota polisi selama 10 tahun namun tidak tahu ada dasarnya. Ucap Jenes, Senin (14/10/ 2024) diruang persidangan PN Batam.
Lanjut hakim Watimena, tadi saudara katakan bahwa ini lahan pemerintah, dan yang menyatakan lahan pemerintah itu darimana ?. Dasar nya apa menangkap mereka ? Apa ini lahan punya pemerintah ?. Bukan punya kalian ?. Menunjukkan dasar nya itu mana ?. Nanti ada lagi orang kalian tangkap dan mengatakan milik pemerintah, mana dasar hukumnya ?. Tanya hakim Watimena bertubi -tubi..
Saksi Jenes tidak mampu menerangkan dasar hukum atau Perda bahwa lahan yang dikelolah oleh kedua terdakwa milik pemerintah. Sehingga hakim Watimena semakin kesal karena saksi Jenes tidak bisa menunjukan dasar penangkapan kedua terdakwa.
Bahkan hakim Watimena membuat satu contoh agar saksi Jenes Sihombing mengerti. Misalnya, ada orang ditangkap karena menjual gado – gado di jalan situ. Kam ngak boleh, kenapa ?. Karena ada peraturan daerah (Perda) dari Satpol PP, mana ?, turunan dari Walikota tidak boleh jualan di kaki lima, itu ada dasarnya.
Nah, sekarang saudara tangkap mereka karena mengelolah suatu lahan lalu saudara bilang itu punya pemerintah. Dasarnya apa ?. Ada Sprin kan?. Terus saudara mengeluarkan pernyataan atau steatmen bahwa lahan itu milik pemerintah, mana dasarnya ?. Tegas hakim Watimena lagi.
Tanya Hakim Watimena pada saksi Jenes lagi, Jika saudara tidak tahu, mengapa tangkap mereka ?. Lalu Jenes menjawab, penangkapan itu atas perintah Kanit.
Tidak sampai disitu hakim Watimena mengejar jawaban saksi Jenes. Perintah Kanit, dasarnya apa ?, Kanitnya siapa ?, perintah Kanit atau Kanit Serse ?. Biar jelas, kalau pintah Kanit atau Kapolres biar dipanggil agar lebih jelas dan terang serta tidak abu -abu perkara ini. Tegas Watimena.
Kembali lagi hakim Watimena menanyakan saksi Jenes, ada tidak saudara pegang surat penangkapan dan lahan itu milik pemerintah ?. Lalu jawab Jenes, tidak ada.
Terus kenapa saudara lakukan penangkapan ?. Apabila saudara lakukan penangkapan karena ada Perda nya. Berarti penangkapan ini ilegal ?. Ujar Watimena.
Benar tak milik pemerintah, kalau tidak dalam kasus ini ada request atau pesanan supaya orang ini ditangkap ?. Tambah Watimena..
Lain kali kalau saudara melakukan penangkapan, tanya dulu dengan jelas.
“Kalau tidak paham biar saya kejar pertanyaanya agar berkembang kemana -,mana,” kesal hakim Watimena.
Bukan hanya saksi Jenes Sihombing yang ditanyai oleh hakim Watimena, Jaksa Ikhsan juga. Adakah pak jaksa ?. Lalu Ikhsan memberi jawaban, izin yang mulia, ini bukan lahan pemerintah. Namun kedua terdakwa tidak memiliki izin penambangan.
“Saya paham mereka tidak ada izin, kan saksi ini bilang lahan milik pemerintah, saaudara dengar tak tadi keterangan saksi,” timpal hakim Watimena..
Lanjut Watimena, melakukan penangkapan itu harus jelas sesuai dengan Perda, yang tidak memiliki izin dikenakan pidana..
Ketika seseorang melakukan penangkapan tanpa ada Perda yang dilanggar berarti sudah merampas hak kemerdekaanya. Makanya sesuai dengan prosedur jika menangkap seseorang. Tegasnya.
Karena saksi Jenes Sihombing tidak memberikan keterangan apa yang ditanyakannya, maka hakim Watimena menyerahkan sidang kepada ketua majelis hakim, Andi Bayu.
Kemudian, hakim Andi Bayu memberikan kesempatan yang sama pada kedua terdakwa untuk bertanya pada saksi. Apa ada yang mau terdakwa tanyakan kepada saksi ?. Ada, jawab terdakwa Sudarman. Silahkan, kata hakim Andi Bayu.
Saksi, saat itu ada 6 lori disitu, kenapa hanya lori saya yang ditangkap ?. Jawab saksi Jenes, sesuai surat perintah. Katanya.
Untuk diketahui dalam perkara ini, kedua terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat lokasi lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Keluruhan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam.
Bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang terganggu sehubungan dengan adanya aktivitas pertambangan pasir yang diduga tanpa dilengkapi izin yang berlokasi di lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Keluruhan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam.
Tim Opsnal Satreskrim Polresta Barelang beranggotakan 10 orang menemukan kedua terdakwa dan bersama orang lain ada dilokasi sedang melakukan aktivitas pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin.
Terdakwa I Muhyin selaku operator mesin dan terdakwa II Sudarman selaku sopir truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir. Dari kedua terdakwa mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pencucian tanah merah menjadi pasir.
Kemudian, atas perbuatan kedua terdakwa, jaksa penuntut Kejari Batam dengan dakwaan pertama mengacam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Lalu dakwaan kedua, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. (nkson)
