METROBATAM.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mencari pola pengelolaan perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan profesional. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Denpasar, Bali, untuk mempelajari sistem pengelolaan parkir yang dinilai dapat menjadi referensi bagi Batam.
Kunjungan yang berlangsung Jumat (13/11/2026) itu dipimpin Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Rombongan turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kedatangan rombongan Pemko Batam disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme operasional pengelolaan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah sistem pengelolaan parkir di Denpasar yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma.
Menurut Amsakar, pola pengelolaan melalui badan usaha milik daerah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Batam untuk menemukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, pembenahan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan pengaturan petugas maupun aktivitas parkir di lapangan. Aspek regulasi, kepastian kelembagaan, pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak juga perlu diperkuat.
Di Batam, penataan sektor perparkiran menjadi salah satu agenda pemerintah daerah. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penerapan sistem parkir berlangganan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, Pemko Batam menilai perlu mempelajari sejumlah alternatif pengelolaan, termasuk model kelembagaan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Denpasar.
Selain peran Perumda, rombongan Pemko Batam juga mendalami keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu karakteristik sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, kerja sama dengan desa adat dilakukan melalui kesepakatan antara pihak terkait dan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Amsakar berharap Batam memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai sistem pengelolaan parkir yang dapat diadaptasi sesuai kondisi daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar diharapkan dapat menjalin komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Kota Batam. Langkah ini diperlukan untuk mendalami aspek teknis maupun mekanisme pengelolaan perparkiran.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka terhadap berbagai praktik baik dari daerah lain selama penerapannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemko Batam berharap pengelolaan parkir ke depan semakin tertib, transparan, dan profesional. Selain memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, penataan tersebut juga diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah. (mcb)
