Metrobatam.com, Lingga – Kepolisian Resor (Polres) Lingga diminta untuk segera mengusut dugaan kolusi yang melibatkan agen pelayaran PT Pajar Baru Mekar Bersama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Syahbandar Kelas III Dabo Singkep, terkait dugaan manipulasi dokumen pelayaran kapal dalam kegiatan pengangkutan bauksit.
Indikasi pelanggaran ini mencuat setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan administrasi dalam proses pelayaran kapal yang mengangkut komoditas bauksit milik PT Hermina Jaya. Kegiatan tersebut berlangsung di pelabuhan milik PT Telaga Bintan Jaya (PT TBJ), Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga—lokasi yang tidak memiliki izin sebagai pelabuhan khusus (tersus) dan berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Diketahui, dokumen izin pelayaran yang diajukan melalui agen PT Pajar Baru Mekar Bersama menggunakan nama PT BCA. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pemuatan dilakukan di area milik PT TBJ. Aktivitas ini dilaporkan terjadi dalam tiga kali keberangkatan kapal tongkang, yang diduga tanpa prosedur dan perizinan yang sah.
Kasus ini semakin mengemuka setelah pelabuhan PT TBJ disegel oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, menyusul dugaan pelanggaran serupa yang terjadi di wilayah PT Hermina Jaya, Desa Tanjung Irat.
Meskipun PT Pajar Baru Mekar Bersama dikabarkan telah menghentikan kerja sama dengan kapal pengangkut bauksit milik PT Hermina Jaya, sejumlah pihak menilai proses hukum tetap harus dijalankan. Penegakan hukum dinilai penting agar tindakan manipulasi dokumen pelayaran tidak dibiarkan berulang.
Sebagai masyarakat yang ikut menyuarakan pada aksi damai di depan kantor Syahbandar Dabo Singkep ,Safarudin, menyampaikan agar aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keterlibatan pihak-pihak terkait, proses penerbitan dokumen pelayaran, serta dugaan adanya pelanggaran administratif dan hukum,” ucapannya.
“Apabila terbukti terdapat unsur pidana, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas demi menjaga integritas sistem pelayaran nasional serta menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya di sektor maritim Kabupaten Lingga,” tegas Safarudin.
Awalludin
