METROBATAM.COM, KARIMUN – Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah hukum terkait insiden pemadaman listrik total (blackout) yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Karimun dalam beberapa hari terakhir.
Laporan pengaduan mengenai dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan layanan kelistrikan tersebut secara resmi disampaikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Karimun pada Jumat (24/7/2026).
Ketua BAPAN Kepri, Ahmad Iskandar Tanjung, mengatakan peristiwa pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari tidak hanya mengganggu pasokan energi, tetapi juga berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial warga.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan teknis, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik terhadap hak-hak masyarakat.
“Permintaan maaf dari penyelenggara layanan publik hanya merupakan bentuk tanggung jawab moral. Namun secara hukum, hal itu tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta memulihkan kerugian yang dialami masyarakat,” ujar Iskandar Tanjung.
Soroti Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen
BAPAN Kepri menilai hak masyarakat sebagai konsumen dan penerima pelayanan publik telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017.
Berdasarkan ketentuan tersebut, BAPAN meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan kelalaian yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik berskala luas.
Iskandar juga menilai setiap gangguan besar pada sistem pelayanan publik harus diusut secara transparan agar penyebabnya dapat diketahui secara jelas.
Ia mencontohkan penanganan sejumlah kasus besar yang pernah diungkap aparat penegak hukum hingga penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara terbuka.
“Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap proses penanganan perkara,” katanya.
Dinilai Berdampak Luas
BAPAN Kepri menyebut pemadaman listrik tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Karimun.
Selain mengganggu aktivitas pelayanan publik, kondisi tersebut juga disebut berdampak terhadap operasional pelaku usaha, UMKM, pedagang kecil, hingga masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik untuk aktivitas sehari-hari.
Menurut Iskandar, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu menyusui, lanjut usia, hingga masyarakat yang sedang sakit turut merasakan dampak serius akibat terputusnya aliran listrik dalam waktu yang cukup lama.
Ia memperkirakan kerugian ekonomi masyarakat akibat peristiwa tersebut mencapai nilai yang sangat besar.
Minta Kejaksaan Lakukan Penyelidikan
Melalui laporan yang telah disampaikan, BAPAN Kepri mendesak Kejaksaan Negeri Karimun maupun Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Organisasi itu berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara terbuka guna mengungkap penyebab terjadinya pemadaman listrik massal serta menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.
BAPAN Kepri juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara. Apabila laporan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut secara optimal di tingkat daerah, organisasi itu menyatakan akan menyampaikan pengaduan ke sejumlah lembaga di tingkat pusat, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi III DPR RI, serta pihak terkait lainnya.
Menurut BAPAN Kepri, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya mendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. (Af)
