BATANG HARI, METROBATAM.COM – Keterbukaan informasi desa jadi taruhan. Pemerintah Kabupaten Hari mulai tancap gas menyiapkan 110 desa hadapi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026.
Sesi pertama Desiminasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa resmi dibuka Asisten III Setda Batang Hari, Asri Yonalsyah, A.P., M.E., yang mewakili Bupati, di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati, Selasa (21/07/26).
Sebanyak 55 desa jadi peserta gelombang pertama dalam kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batang Hari ini.
Tak main-main, Diskominfo mendatangkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, S.P., S.Sos., C.Med., sebagai narasumber. Ia membedah tuntas kewajiban PPID Desa dalam mewujudkan desa yang transparan dan akuntabel, serta strategi lolos E-Monev KIP 2026.
“PPID Desa adalah ujung tombak keterbukaan informasi. Jangan sampai ada desa yang tertutup informasi, semua harus dikelola secara transparan dan sesuai aturan,” tegas Asri Yonalsyah dalam sambutannya.
Melalui desiminasi ini, Pemkab Batang Hari menargetkan seluruh PPID Desa tidak lagi gagap regulasi. Pengelolaan informasi publik di tingkat desa harus profesional, cepat, dan bisa diakses masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah awal Batang Hari untuk mendongkrak peringkat keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi Jambi.
(MB/Aspin)
