BATANG HARI, METROBATAM.COM – Ratusan pekerja PT Berkat Sawit Utama (BSU) mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Rabu (11/11/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penundaan rencana eksekusi lahan perusahaan yang dinilai dapat mengancam mata pencaharian ratusan pekerja dan keluarganya.
Sekitar 250 pekerja tiba di lokasi menggunakan lima unit bus dan dua mobil. Dengan membawa pengeras suara (toa) serta sejumlah spanduk, massa menggelar aksi damai mulai pukul 10.30 WIB.
Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua PUK SPPP-SPSI PT BSU, Guntur Surwo, S.H., yang bertindak sebagai koordinator lapangan (Korlap).
Dalam orasinya, Guntur menegaskan bahwa kedatangan para pekerja bukan untuk membuat keributan, melainkan menyampaikan aspirasi dan meminta keadilan atas nasib mereka beserta keluarga.
“Kami datang dengan damai, tertib, dan sesuai hukum. Kami hanya ingin didengar. Di lahan itu ada kehidupan kami, ada keluarga kami, ada sekolah anak-anak kami,” tegas Guntur.
Dalam aksi tersebut, serikat pekerja menyampaikan dua tuntutan utama kepada PN Muara Bulian.
Pertama, meminta PN Muara Bulian lebih bijaksana dalam merencanakan pelaksanaan eksekusi lahan PT BSU. Pasalnya, di kawasan tersebut terdapat ratusan pekerja yang menggantungkan hidup, bahkan terdapat fasilitas pendidikan bagi anak-anak karyawan.
Kedua, meminta PN Muara Bulian bersama pihak kepolisian menunda pelaksanaan eksekusi hingga seluruh proses hukum luar biasa yang diajukan perusahaan selesai. Mereka berharap persoalan hukum tersebut dapat diselesaikan tanpa mengorbankan keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan keluarga para karyawan.
Perwakilan Pekerja Diterima Pihak Pengadilan
Sekitar pukul 11.56 WIB, perwakilan serikat pekerja diterima Panitera PN Muara Bulian, Khafi Lutfi, S.H., untuk menyampaikan aspirasi.
Selanjutnya, sekitar pukul 12.50 WIB, Guntur bersama lima orang perwakilan pekerja memasuki ruang sidang PN Muara Bulian. Mereka diterima Humas sekaligus Juru Bicara PN Muara Bulian, Sultan Agung, S.H., M.H., didampingi dua orang hakim.
Sementara itu, ratusan pekerja lainnya menunggu dengan tertib di kawasan Simpang Kantor Kejaksaan Kabupaten Batang Hari.
Audiensi tersebut turut dihadiri Panitera PN Muara Bulian Khafi Lutfi, S.H., Wakapolres Batang Hari, Kabag Ops, Kasat Intelkam, Danramil Muara Bulian Kapten Inf. Imam Mudin, Kasatpol PP Batang Hari Ridwan Noor, S.E., M.E., serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.
Dalam pertemuan itu, Guntur kembali menegaskan harapan para pekerja agar pengadilan mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan apabila eksekusi lahan tetap dilaksanakan.
Ia juga menyerahkan surat resmi beserta lampiran yang berisi permohonan penundaan eksekusi kepada pihak pengadilan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sultan Agung menyatakan bahwa surat dan seluruh lampirannya telah diterima oleh PN Muara Bulian.
“Surat ini akan kami pelajari dan sampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jawabannya nanti akan kami sampaikan melalui surat resmi kepada Ketua/Pengurus PUK SPPP-SPSI PT BSU,” jelas Sultan Agung.
Aksi Berakhir Kondusif
Setelah audiensi selesai, Guntur langsung menyampaikan hasil pertemuan kepada seluruh massa yang masih menunggu di sekitar lokasi.
Sekitar pukul 13.50 WIB, massa akhirnya membubarkan diri dan kembali ke kawasan perkebunan PT BSU di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, dengan pengawalan personel Polsek Bajubang, Polres Batang Hari.
Selama aksi berlangsung, pengamanan terbuka dan tertutup dipimpin langsung Kapolres Batang Hari AKBP Doni Aryanto, didampingi Wakapolres dan Kabag Ops bersama personel yang telah ditugaskan.
Pengamanan juga mendapat dukungan dari personel Kodim 0415/Jambi serta Satpol PP Kabupaten Batang Hari.
Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya insiden kericuhan.
Bagi para pekerja PT BSU, persoalan eksekusi lahan ini bukan sekadar persoalan hukum dan kepemilikan tanah. Lebih dari itu, terdapat masa depan ratusan pekerja, keberlangsungan pendidikan anak-anak, serta kehidupan keluarga yang selama ini bergantung pada pekerjaan mereka di perusahaan tersebut.
Kini, para pekerja berharap permohonan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak pengadilan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan rasa kemanusiaan.
(Aspin)
