METROBATAM.COM, BATAM– Jajaran Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV terus memperkokoh legalitas hukum dan taji operasional para perwiranya di wilayah perairan nasional. Langkah taktis ini ditegaskan melalui upacara Penyumpahan Perwira Penyidik Tindak Pidana di Laut Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Raja Haji Fisabilillah, Mako Kodaeral IV, Tanjungsengkuang, Batuampar, Batam, Rabu (15/7/2026).
Upacara khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodaeral (Dankodaeral) IV, Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Kodaeral IV. Hadir pula sebagai saksi penyumpahan, Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Batam, Noprianto Sihombing.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kodaeral IV, Kolonel Laut (KH) Ign M Pundjung, menjelaskan bahwa, penyumpahan ini diikuti oleh 65 perwira, baik secara langsung maupun virtual. Sebanyak 48 perwira dari jajaran Mako, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan), dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bintan mengikuti prosesi secara tatap muka.
Sementara itu, 17 perwira lainnya dari Lanal Ranai, Lanal Tarempa, Lanal Tanjung Balai Karimun, dan Lanal Dabo Singkep menyimak jalannya acara melalui konferensi video dari satuan masing-masing.
Menurut Pundjung, momentum penyumpahan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari adaptasi strategis TNI AL terhadap dinamika hukum terbaru di Indonesia.
“Penyumpahan ini menjadi langkah krusial dalam menyelaraskan tugas pokok perwira TNI AL sebagai penyidik dengan amanat KUHAP baru serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (PERKSAL) tentang Penegakan Hukum di Laut (Gakkumla),” ujar Pundjung lewat WhatsApp, Rabu.
Langkah penguatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi para perwira saat melakukan penindakan di laut. Dengan pemahaman hukum yang presisi dan legalitas yang sah, TNI AL optimistis pengamanan yurisdiksi laut nasional dari berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (Ilh4m)
