Metrobatam.com, Jakarta – Rekam jejak Ketua Pendiri Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang-Galang (HIMAD PURELANG), Iskandar Sitorus, kembali menjadi perhatian publik setelah namanya muncul dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KPK menyatakan pemeriksaan tersebut antara lain mendalami dugaan adanya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi yang diduga mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan.
Perkembangan tersebut memunculkan perhatian baru terhadap peran Iskandar sebagai Ketua Pendiri HIMAD PURELANG, organisasi yang sejak 2008 aktif mengajukan berbagai surat, keberatan, dan laporan kepada sejumlah kementerian, lembaga negara, hingga aparat penegak hukum terkait penguasaan tanah di Pulau Rempang dan Galang. Berdasarkan dokumen korespondensi organisasi tersebut, berbagai permohonan telah disampaikan kepada BPN, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, KPK, hingga BPK.
Namun, penelusuran terhadap dokumen yang sama menunjukkan bahwa selama lebih dari lima belas tahun korespondensi tersebut berlangsung, tidak ditemukan keputusan pemerintah yang mengakui hak atas tanah sebagaimana dimohonkan HIMAD PURELANG. Sebaliknya, jawaban resmi pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa kawasan Rempang dan Galang berada dalam rezim hukum kawasan hutan, FTZ, serta Hak Pengelolaan BP Batam, sehingga pemberian hak atas tanah harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan arah perjuangan organisasi yang dipimpin Iskandar. Apabila selama bertahun-tahun berbagai instansi pemerintah tetap mempertahankan posisi hukumnya dan tidak pernah memberikan pengakuan atas tuntutan utama HIMAD PURELANG, maka muncul pertanyaan mengenai strategi yang ditempuh organisasi tersebut serta tujuan yang ingin dicapai melalui eskalasi berbagai laporan kepada institusi negara.
Sorotan lain juga muncul terhadap posisi hukum HIMAD PURELANG sendiri. Dokumen legalitas menunjukkan bahwa organisasi tersebut memperoleh pengesahan sebagai perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM, bukan sebagai masyarakat hukum adat yang memperoleh pengakuan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam berbagai dokumen dan komunikasi publik, organisasi tersebut menggunakan identitas sebagai “Himpunan Masyarakat Adat”, sehingga memunculkan perdebatan mengenai ruang lingkup representasi yang sebenarnya dimiliki organisasi tersebut.
Dalam salah satu surat resmi, bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Rempang dan Galang ditujukan bagi masyarakat secara umum, tidak terbatas kepada anggota HIMAD PURELANG, sehingga tidak terdapat penegasan bahwa organisasi tersebut merupakan satu-satunya representasi masyarakat di kawasan tersebut.
Di sisi lain, munculnya nama Iskandar Sitorus dalam proses hukum yang sedang berjalan juga menambah dimensi baru terhadap persepsi publik mengenai kredibilitas tokoh yang selama ini menjadi wajah utama HIMAD PURELANG. Meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati dan hingga kini Iskandar belum ditetapkan sebagai tersangka, perkembangan tersebut dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan organisasi yang selama bertahun-tahun mengklaim memperjuangkan kepentingan masyarakat Rempang.
Di tengah berbagai perkembangan tersebut, pertanyaan yang kini muncul bukan semata mengenai legalitas klaim tanah yang diajukan HIMAD PURELANG, melainkan juga mengenai akuntabilitas kepemimpinannya.
Ketika seorang tokoh yang memimpin organisasi dengan klaim mewakili kepentingan masyarakat berada dalam sorotan proses hukum dan selama bertahun-tahun tuntutan organisasinya tidak pernah memperoleh pengakuan hukum dari negara, publik memiliki kepentingan yang sah untuk meminta penjelasan mengenai dasar representasi, arah perjuangan, dan konsistensi narasi yang dibangun kepada masyarakat.
