AGAM, METROBATAM.COM – Sengketa pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Panyalayan Labuah Baru RK 09, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut.
Melalui juru bicaranya, Syafroni, H. Thomas Basri menyampaikan harapan agar penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyelesaian yang berkeadilan sangat penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Syafroni menjelaskan bahwa H. Thomas Basri telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 1993. Pengelolaan itu, katanya, berawal dari pembelian lahan kepada para ninik mamak dan masyarakat pemegang hak ulayat, yakni M. Ali Datuk Bandaro Kuniang, Amin Datuk Sirajo Nan Kuniang, Darlis Datuk Sinaro Nan Kuniang, serta Syarbeni Sultan Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa dasar pengelolaan lahan yang dilakukan H. Thomas Basri telah melalui proses yang melibatkan pemegang hak ulayat pada saat itu. Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh proses penyelesaian sengketa dapat mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Syafroni berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian yang mengutamakan musyawarah akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas di Nagari Lubuk Basung.
Hingga saat ini, sengketa pengelolaan kawasan HKm tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan manfaat bagi warga sekitar.
(Basa)
