BATANG HARI, METROBATAM.COM – Kekecewaan warga Lorong Timbang Rasa, RT 08 Kelurahan Rengas Condong, Kabupaten Batang Hari memuncak. Mereka mengaku dipaksa membayar retribusi kebersihan melalui loket PDAM, namun pelayanan pengangkutan sampah nihil.
Hingga kini, armada maupun petugas dari Dinas Tata Kota tak pernah terlihat masuk ke lorong mereka. Ironisnya, nomor pengaduan yang ditempel di kasir PDAM pun tak pernah aktif saat dihubungi.
“Retribusi berjalan, pelayanan nihil. Kami rutin ditarik uang kebersihan, tapi tidak ada petugas yang rutin mengangkut limbah rumah tangga kami. Ketika kami hubungi nomor Tata Kota yang ada di kasir PDAM, nomornya tidak pernah aktif. Jadi kemana kami harus melapor atas ketidakadilan ini?” keluh salah seorang warga kepada media ini.
Akibat tidak adanya pelayanan, warga terpaksa mengelola sampah secara mandiri. Tumpukan sampah dibakar atau dibuang di lahan kosong, yang justru menimbulkan polusi dan merusak lingkungan.
Warga menilai ada kejanggalan dan dugaan pungli dalam pungutan ini. Ada pungutan, tapi tidak ada pelayanan.
Berbeda dengan warga Perumahan BTN di wilayah yang sama yang mengaku tidak keberatan dengan retribusi Rp 10.000 yang ditarik via PDAM karena sampah mereka memang rutin diangkut petugas.
“Kami tidak keberatan bang, karena dari dulu sampah kami memang diangkut petugas Tata Kota. Sebelumnya petugas pengangkut sampah yang mengambil retribusinya langsung,” ujar warga BTN.
Kondisi yang timpang ini memicu tuntutan keadilan. Warga Lorong Timbang Rasa hanya menuntut hak yang setara setelah menjalankan kewajiban.
“Kami hanya menuntut keadilan pelayanan. Kalau memang ada pungutan resmi retribusi kebersihan, mana petugas pengangkutnya? Jangan sampai warga dibebani iuran tanpa ada realisasi kerja sama sekali,” tegas warga lainnya.
Melalui pemberitaan ini, warga secara resmi mendesak DPRD Kabupaten Batang Hari untuk bersikap tegas. Mereka meminta DPRD memanggil pihak pengambil kebijakan pungutan retribusi kebersihan via PDAM.
Selain itu, warga juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bidang Tata Kota untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pemungutan retribusi dari rumah ke rumah, agar mendengar langsung keluhan warga.
Evaluasi total terhadap sistem alokasi armada pengangkut sampah juga dinilai mendesak, agar truk sampah bisa menjangkau hingga ke gang-gang kecil secara berkala, bukan hanya pandai memungut retribusi.
(Aspin)
