BATANG HARI, METROBATAM.COM – Sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Batang Hari kembali ditunjukkan. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari resmi sepakat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan bersejarah itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Mhd. Firdaus Mars, Jumat (7/8/2026) pukul 15.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batang Hari, Provinsi Jambi.
Rapat diawali dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan juru bicaranya, H. Bustomi.
Dalam laporannya, Bustomi menegaskan pembahasan KUA/PPAS 2027 tidak main-main dan berpijak kuat pada regulasi. Mulai dari UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Tertib DPRD Batang Hari.
“Dengan telah dilaksanakannya rapat tepat waktu oleh Banggar DPRD Batang Hari, semua substansi yang terkait di dalamnya diharapkan saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggaran,” ungkap Bustomi.
Paripurna tersebut dihadiri lengkap jajaran eksekutif dan legislatif. Tampak hadir Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief, S.E., Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., seluruh Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Kapolres, Danramil, para Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Darma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, menegaskan penandatanganan KUA/PPAS ini bukan sekadar formalitas.
“Penandatanganan KUA/PPAS ini menjadi bukti kesepakatan dan sinergitas erat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun kerangka anggaran daerah yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari di tahun mendatang,” tegasnya.
Dengan ditekennya KUA/PPAS 2027 ini, Pemkab Batang Hari resmi memiliki pijakan awal untuk menyusun Rancangan APBD 2027 yang lebih terarah, tepat sasaran, dan pro rakyat.
(Aspin)
