METROBATAM.COM, TANJUNGPINANG – Di tengah kondisi fiskal yang kian terjepit, publik Kepulauan Riau mempertanyakan diamnya 4 anggota DPR RI Dapil Kepri di Senayan.
Pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) untuk menopang Program Strategis Nasional (PSN) disebut menjadi biang kerok lumpuhnya APBD di seluruh kabupaten/kota di Kepri. Ironisnya, hingga kini tak ada suara lantang dari para wakil rakyat Kepri yang duduk di Komisi I, III dan VI DPR RI.
Kritik keras itu dilontarkan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kepri.
“Kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat sangat merasakan dampak dari keterbatasan anggaran akibat pemangkasan TKD. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Kepri, kami tuntut persoalan ini disuarakan dengan keras dan lantang agar kondisi ini segera berakhir dan kembali normal,” tegas Ketua Harian JPKP Kepri, Fachrizan, S.Sos, Senin (18/8).
Pria yang akrab disapa Fahry itu menyayangkan sikap diam 4 legislator asal Kepri dari Partai Gerindra, Golkar, NasDem, dan PDI Perjuangan. Padahal, posisi mereka di Senayan sangat strategis karena bermitra langsung dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Menurutnya, sudah saatnya keempat putra terbaik Kepri itu duduk satu meja dengan seluruh kepala daerah di Kepri. Bukan jalan sendiri-sendiri.
“Legislator kita ada 4 orang, menyebar di Komisi I, III dan VI. Pengaruhnya besar kalau perannya dipakai semestinya. Mereka harus duduk bersama kepala daerah untuk menyusun langkah strategis menormalisasi kembali TKD kita. Strateginya bagaimana, ya mereka yang putuskan,” kata Fahry.
Kepri Bukan Hanya Batam
Fahry mengingatkan, APBD Kepri tidak sebesar Jakarta, Riau, Kalimantan atau Jawa. Sehingga mengembalikan TKD Kepri ke angka normal tidak akan membebani keuangan pusat.
Ia menegaskan Kepri bukan hanya Kota Batam. Masih ada 6 kabupaten/kota lain yang pembangunan dan pelayanan dasarnya masih 100 persen bergantung pada dana transfer pusat.
“Dalam setahun ada 4 sampai 5 kali masa reses. Kita harapkan anggota DPR RI itu turun langsung ke seluruh kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi, jangan malah diwakilkan,” sindirnya.
Fahry juga menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Kepri yang disampaikan Gubernur Ansar Ahmad sebesar 6,99 persen. Menurutnya angka itu tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat yang sedang terhimpit fiskal.
“Persoalan fiskal ini tolak ukur pertumbuhan ekonomi masyarakat, jadi harus jadi atensi serius. Gubernur baru-baru ini sampaikan ekonomi tumbuh 6,99 persen, tapi tidak membuka data lain sebagai penyeimbang kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” tutupnya.
