METROBATAM.COM,KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah perbatasan. Langkah tersebut mendapat momentum setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 800 kilogram ketamin di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi kepada BNN RI dan seluruh unsur yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan menggagalkan penyelundupan dalam jumlah besar itu menjadi peringatan serius bagi seluruh daerah di Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Karimun yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan berbatasan dengan negara lain.
Iskandarsyah menilai kondisi geografis Karimun membuat wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan terhadap masuknya jaringan narkotika internasional. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkoba.
“Pengungkapan ratusan kilogram ketamin ini adalah alarm keras bagi kita semua. Karimun sebagai wilayah kepulauan sangat rentan terhadap infiltrasi sindikat internasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat adalah benteng pertahanan utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Iskandarsyah.
Sebagai bentuk langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Karimun kemudian memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui Deklarasi Bersama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang melibatkan para pengelola Tempat Hiburan Malam (THM).
Deklarasi tersebut ditandatangani Bupati Karimun bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat serta perwakilan pengelola tempat hiburan malam.
Dalam pakta integritas itu, para pengelola THM menyatakan kesanggupan untuk mendukung aparat kepolisian dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana narkotika.
Pengelola juga berkomitmen memastikan seluruh area tempat usaha tidak digunakan untuk kegiatan produksi, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan ataupun transaksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
Selain itu, para pelaku usaha diminta terbuka dalam memberikan informasi dan dukungan teknis yang diperlukan aparat penegak hukum. Mereka juga diwajibkan memperkuat pengawasan internal serta sistem pengamanan swakarsa di lingkungan tempat usaha masing-masing.
42 Kasus Narkoba Ditangani
Kapolres Karimun, AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Karimun.
Menurutnya, sekitar 96 hingga 98 persen wilayah Kabupaten Karimun merupakan wilayah perairan. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika membutuhkan sinergi dan kerja sama lintas sektor.
Dari sisi penegakan hukum, kepolisian mencatat telah menangani 42 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Penanganan kasus tersebut tidak hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga dibarengi upaya pencegahan. Polisi secara aktif memberikan edukasi kepada pelajar di sekolah-sekolah serta mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat hingga tingkat RT, RW, desa dan kelurahan.
Yunita menegaskan, deklarasi bersama tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya membersihkan tempat hiburan malam dari narkoba. Sasaran yang lebih besar adalah mewujudkan Karimun Zero Narkoba secara menyeluruh.
Tak Ada Kompromi bagi Pelanggar
Bupati Karimun kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang terbukti melanggar komitmen pemberantasan narkoba.
Menurut Iskandarsyah, kepentingan bisnis tidak boleh mengalahkan keselamatan masyarakat, terutama masa depan generasi muda di Kabupaten Karimun.
Pemerintah daerah, kata dia, siap menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tempat usaha yang terbukti membiarkan ataupun terlibat dalam aktivitas peredaran gelap narkotika.
“Pemerintah Kabupaten Karimun tidak akan memberikan kompromi sekecil apa pun. Kami tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha secara permanen apabila ada tempat hiburan yang terbukti membiarkan atau bahkan terlibat dalam peredaran gelap narkotika,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat harus mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran narkotika.
“Keselamatan dan masa depan generasi muda Karimun adalah prioritas utama yang jauh lebih berharga di atas kepentingan bisnis apa pun,” pungkas Iskandarsyah.
( Afrizal )
