METROBATAM.COM, NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan menunjukkan keseriusannya menjaga perut rakyatnya. Di saat distribusi pangan kepulauan terancam tersendat, ia terbang langsung ke Jakarta menemui Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Senin (14/9/2026).
Pertemuan itu bukan agenda seremonial. Cen datang membawa satu misi penting: memastikan akses dan kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok (sembako) ke Kabupaten Natuna tidak terhambat regulasi.
Bagi Natuna, ini bukan soal dagang biasa. Kondisi geografisnya ekstrem. Sekitar 98% wilayah Natuna adalah lautan dan hanya 2% daratan. Artinya, hampir semua kebutuhan – dari bawang, cabai, beras, hingga kebutuhan harian – harus didatangkan dari luar daerah lewat jalur laut.
Jika kapal terlambat sehari saja, harga di pasar langsung melonjak. Tak seperti daerah darat yang masih bisa dapat pasokan dari tetangga via darat, Natuna sangat bergantung pada transportasi laut.
Langkah Cen ini juga untuk mengawal program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelancaran pasokan pangan menjadi kunci agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Natuna bisa terus beroperasi menyuplai makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Dalam pertemuan itu, Cen meminta Kemendag memberi perhatian khusus pada karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna. Ia berharap ada kemudahan masuknya barang kebutuhan pokok dari luar daerah.
“Urusan perut gak ada toleransi,” tegas Cen saat dikonfirmasi.
Menurutnya, regulasi penting, tapi kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa menunggu ketika pasokan menipis. Cen menyebut pertemuan dengan Kemendag berjalan baik, namun ia memilih tidak sesumbar.
“Mari kita doakan agar apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Harapannya, komoditas penting seperti bawang, cabai, beras dan kebutuhan pokok lainnya bisa masuk ke Natuna dengan lancar, harga terkendali, dan masyarakat di perbatasan tidak terus menanggung mahalnya biaya logistik hanya karena jauh dari pusat distribusi.
Jarak geografis Natuna memang di ujung utara Indonesia, tapi itu tak boleh jadi alasan rakyat kesulitan makan.
