METROBATAM.COM, CIREBON – Konflik internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cirebon semakin memanas. Polemik mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PSI Kota Cirebon, Winarni, hingga kini disebut belum menemukan titik temu.
Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan mengambil keputusan terkait pengesahan atau penetapan Ketua DPD PSI Kota Cirebon yang baru.
Namun, persoalan pergantian kepemimpinan tersebut justru memunculkan kekecewaan di kalangan sejumlah pengurus DPC. Mereka menilai proses penentuan ketua DPD tidak mencerminkan aspirasi kader di tingkat bawah dan dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi internal partai.
Sejumlah pengurus DPC bahkan menilai mekanisme pergantian ketua DPD lebih mengarah pada penunjukan dari DPP, bukan berdasarkan masukan maupun kehendak anggota di daerah.
Mereka juga mempertanyakan penerapan prinsip One Man, One Vote yang selama ini menjadi salah satu semangat keterbukaan PSI. Menurut mereka, apabila keputusan kepemimpinan lebih ditentukan oleh kedekatan personal atau yang mereka sebut sebagai faktor orang dalam (ordal) di tingkat DPP, maka PSI dikhawatirkan tidak berbeda dengan partai politik lainnya.
Kekecewaan tersebut semakin menguat karena para pengurus menilai proses pergantian kepemimpinan harus tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Lima DPC Siapkan Surat Penolakan
Sebagai bentuk sikap, sejumlah pengurus berencana melayangkan surat resmi kepada DPP PSI. Surat tersebut pada intinya berisi penolakan terhadap penetapan Ketua DPD PSI Kota Cirebon yang baru apabila proses pengangkatannya dinilai tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan AD/ART partai.
Ketua DPC PSI Kejaksan, Moch. Safei, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi internal partai yang menurutnya tidak mencerminkan semangat keterbukaan.
“Katanya partai terbuka, kok begini? Kami sangat kecewa,” ungkap Safei.
Ia menyebut, lima DPC bersama jajaran DPRT yang berada di bawahnya tengah mempertimbangkan langkah tegas, termasuk kemungkinan pengunduran diri secara massal apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.
*Afen Wiyanto: Akan Rapat dan Ambil Sikap*
Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Kota Cirebon, Afen Wiyanto, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan polemik tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kami akan rapat dan akan mengambil sikap,” tegas Afen.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di Sekretariat DPC PSI Lemahwungkuk, Kamis (29/10/2026), seusai kunjungan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke DPD PSI Kabupaten Cirebon.
Menunggu Sikap DPP PSI
Kunjungan Kaesang Pangarep ke Kabupaten Cirebon menjadi perhatian tersendiri di tengah memanasnya dinamika internal PSI Kota Cirebon.
Sejumlah kader berharap momentum tersebut dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan organisasi secara terbuka, adil, dan sesuai aturan partai.
Bagi para pengurus yang menyampaikan mosi tidak percaya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPD. Lebih dari itu, mereka mempertanyakan konsistensi partai dalam menjalankan demokrasi internal, menghargai aspirasi kader, serta menegakkan AD/ART.
Kini, keputusan DPP PSI dinantikan. Apakah polemik ini akan diselesaikan melalui dialog dan evaluasi organisasi, atau justru berujung pada pengunduran diri sejumlah pengurus DPC dan DPRT?
(JDR)
