132 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi Berikan Keringanan BPHTB, Pendaftaran Tanah Masyarakat Makin Mudah

METROBATAM.COM | JAKARTA – Upaya pemerintah mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang memberikan kebijakan pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya yang ingin mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya, karena dapat meringankan beban biaya sekaligus mempermudah proses memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Bacaan Lainnya

Ia merincikan, dari total 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan BPHTB.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat agar tidak terbebani biaya yang terlalu besar ketika mengurus pendaftaran tanah.

Sebagai informasi, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pembayarannya dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pendaftaran tanah nasional.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mengambil langkah konkret melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat terdorong untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, percepatan pendaftaran tanah juga diharapkan dapat mendukung tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia.

(Anton/METROBATAM.COM)

Pos terkait