Lampaui Target Nasional, Penetapan LP2B Capai 87,98 Persen, ATR/BPN Perkuat Perlindungan Lahan Sawah

METROBATAM.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian menggembirakan dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga 10 November 2026, realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98 persen, melampaui target pemerintah sebesar 87 persen.

Capaian tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait perkembangan penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).

Nusron mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan,” ujar Nusron.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penetapan LP2B menjadi langkah strategis untuk melindungi lahan pertanian, khususnya sawah, agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

110 Kabupaten/Kota Sudah Tetapkan SK LP2B

Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pencapaian target tersebut. Tercatat sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.

Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Selain itu, sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih dalam tahapan proses berita acara kesepakatan di daerah.

Meski capaian nasional telah melampaui target, masih terdapat tiga provinsi yang belum memenuhi ambang batas minimal 87 persen.

Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten sebesar 84,73 persen, dan Papua sebesar 78,02 persen.

Nusron menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target di sejumlah daerah.

Di Provinsi Riau, misalnya, sebagian besar penggunaan lahannya didominasi perkebunan. Sementara di Banten, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mencatat capaian mendekati 95 persen, angka agregat provinsi masih berada di bawah target nasional.

RTRW Bisa Direvisi Tanpa Menunggu Lima Tahun

Untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat integrasi penetapan LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah sehingga perlindungan terhadap lahan pertanian memiliki landasan yang lebih kuat.

Nusron menegaskan, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah segera dimasukkan ke dalam revisi RTRW.

“Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegasnya.

LP2B dan LSD Akan Disatukan dalam Satu Peta

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.

Selain itu, rapat juga menyepakati pentingnya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam satu peta terpadu.

“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakati saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan, memberikan kepastian tata ruang, serta mencegah penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi yang tidak terkendali.

Dengan capaian 87,98 persen, pemerintah berharap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan semakin optimal. Tidak hanya memenuhi target administratif, kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.

Turut hadir dalam Rakortas tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Nusron dalam kesempatan itu didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.

(Anton)

Pos terkait