METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mematangkan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2027.
Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Tahap III yang diselenggarakan Pemkot Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, sangadi, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Kotamobagu.
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Yusrin Mantali, membacakan sambutan Sekretaris Daerah. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh pihak.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program satu perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor agar kebijakan serta program yang dijalankan pemerintah dapat lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Yusrin saat membacakan sambutan tersebut.
Ia menjelaskan, penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
FGD tahap ketiga ini sekaligus menjadi wadah untuk menyempurnakan rancangan dokumen perencanaan melalui penyelarasan berbagai masukan, usulan, dan komitmen dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesesuaian program dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, pemanfaatan data yang akurat dan terkini, hingga penguatan koordinasi antarsektor.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, setiap program penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki indikator kinerja dan target capaian yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan secara jelas.
Melalui FGD ini, seluruh peserta juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif sehingga dokumen RAT Tahun 2027 yang disusun benar-benar berkualitas, realistis, dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Pemkot Kotamobagu berharap forum tersebut semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan langkah mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang tepat sasaran, RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja konkret yang mampu menghadirkan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotamobagu. (**)
