Direksi BUMN Terima Uang di Singapura, Seskab: Pecat Jika Terbukti!

Metrobatam, Jakarta – Seorang direksi sebuah BUMN disebut menerima gratifikasi di Singapura. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, siapapun dan apapun jabatannya, jika ada indikasi menerima gratifikasi maka KPK harus segera bertindak. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo.

“Silakan KPK menindaklanjuti karena negara ini negara hukum dan Presiden berulang kali menyampaikan, menegaskan kalau memang ada orang yang katakanlah menyalahgunakan kewenangan kekuasaan terutama korupsi mengambil fee atau maling yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Termasuk direksi BUMN tadi,” kata Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Bacaan Lainnya

Jika ada bukti yang mengarah soal penerimaan gratifikasi tersebut, lanjut Pramono, maka KPK tak perlu ragu untuk mengambil tindakan.

“Kalau memang ada bukti-buktinya, maka KPK segera melakukan tindakan lidik, sidik, kepada yang bersangkutan,” katanya.

Ditegaskan Pramono, jika ada indikasi menerima suap, maka pemerintah akan langsung memecat direksi BUMN tersebut.

“Kalau memang ada indikasi awal dari KPK, dan terindikasi, ya kita berhentikan,” tegas Pramono. Lalu, apakah Pramono tahu Direksi BUMN sektor apa yang diduga menerima gratifikasi tersebut?

“Terus terang, pada waktu pertama kali saya mendengar itu, saya berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK. Tapi kami menjaga kerahasiaan dan saya juga tidak bertanya lebih lanjut, beliau hanya menyatakan sedang dilakukan pendalaman,” terang Pramono.

Bisa Sita Uang
Sementara Ketua KPK Agus Raharjo memastikan tengah menyelidiki kasus dugaan adanya seorang direksi BUMN yang menerima gratifikasi di Singapura. Agus pun tidak mempermasalahkan soal direksi yang juga menyimpan uang gratifikasi di Singapura itu.

Agus menegaskan, KPK tetap bisa menyita uang yang berada di Singapura. “Ya bisa lah (menyita uang di Singapura), masak tidak bisa. Sebenarnya pemberian di Singapura bukan barang baru, KPK pernah menangani Atut sama Akil, Petral juga, walaupun sekarang Petral belum selesai,” kata Agus.

Agus menegaskan, saat ini kasus sudah dalam tahap penyelidikan. Beberapa saksi juga sudah diperiksa. Karena locus delicti (tempat kejadian) berada di Singapura, maka KPK akan meminta bantuan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Menangkapnya selalu dengan bantuan mereka (CPIB), jadi kita belakangan punya kerjasama yang lumayan baik,” jelasnya.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut lembaga bisa menindak kejahatan yang dilakukan di Singapura. Alex menjelaskan, KPK memiliki hubungan yang baik dengan Singapura.

“Pemerintah Singapura kan kooperatif. Ketika memang di pembuktian uang itu terbukti hasil gratifikasi atau suap terkait jabatan, bisa kok. Kan kita punya kerjasama baik dengan CPIB, KPK-nya Singapura,” tutur Alex di tempat berbeda.

Kasus ini saat ini tengah berada di tahap penyidikan. Agus menjamin kasus ini akan segera naik ke penyidikan, namun masih menutup rapat nama direksi BUMN yang tengah dibidik.

“Sedang kita matangkan, indikasi awalnya sangat kuat. Itu akan kita matangkan,” tegas Agus.(mb/detik)

Pos terkait