Mendagri: KPK Soroti Sumut, Riau, Banten dan Papua, Ini Warning

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016. Dalam sambutannya, Tjahjo mengingatkan soal transparansi daerah dalam penyelenggaraan negara.

“Lima bulan terakhir ini, Kemendagri rutin mendapatkan tamu dari BPK dan KPK. KPK menyoroti pemerintahan daerah di Sumut (Sumatera Utara), Riau, Banten dan Papua. Apakah nanti mekanismenya akan mengutus perwakilan atau seperti apa, tapi ini warning,” kata Tjahjo saat meresmikan acara yang digelar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Bacaan Lainnya

Selain soal kepemerintahan daerah, Tjahjo juga mengingatkan masih rendahnya aparatur negara yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Tercatat masih 43.882 orang PNS yang belum melapor ke KPK.

“Masih rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah, antara lain masih terdapat 43.882 atau 40,60 % wajib LHKPN yang sama sekali belum melaporkan LKPHN ke KPK,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menilai pemerintah daerah belum maksimal menjalankan penegawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tjahjo mengatakan, di beberapa daerah masih ada kepala daerah belum memahami peraturan.

“Masih banyak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota belum paham adanya aturan berkaitan undang-undang, perda, di pemerintahannya sendiri merasa tidak bertanggungjawab,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, saat ini banyak peraturan daerah dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih peraturan. Dari hal itu, Tjahjo akan memangkas peraturan daerah yang dianggap abu-abu.

“Negara ini negara hukum, bukan negara perundang-undangan. 43 ribu undang-undang dalam bentuk Permen, Pergub dan lain-lain yang melingkupi itu akan dipangkas dengan baik,” ujar dia.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016 dihadiri wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Ada 370 orang kepala daerah yang ikut serta acara tersebut. Hadir pula dalam pembukaan rapat evaluasi tersebut Dirjen Dukcapil, Profesor Zudan Arif, Rektor IPDN, Profesor Ermaya Suradinata.(mb/detik)

Pos terkait